Uji Publik Monev KIP, Adi Prihatna Paparkan Inovasi Pelayanan Informasi

Kepala Diskominfo Kepri, Hasan bersama Sekdaprov Kepri, Adi Prihatna memaparkan program. (Foto: istimewa).

JAKARTA, RADARSATU.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Redtop, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara hadir memaparkan progres keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepri. Didampingi Kadis Kominfo Kepri Hasan.

Tampak hadir juga wakil Ketua Komisi Informasi Kepri Jazuli yang sebelumnya telah disepakati dalam pleno menjadi Ketua Monev KIP Tahun 2022 Provinsi Kepri.

Pemprov Kepri mendapat giliran pada sesi III hari kedua pelaksanaan kegiatan.

Bersama empat provinsi lain yaitu Jawa Tengah yang dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo, Kalimantan Tengah yang dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo.

Hadir juga, Bali yang diwakili Sekdaprov Dewa Made Indra dan Sumatera Selatan yang dihadiri Staf Ahli Gubernur.

Kelima perwakilan provinsi tersebut berada dalam Ruang Transparan Opal Hotel Redtop dan diuji pemaparannya oleh tiga orang panelis.

Baca Juga :  Kapal KM Pasifik Tenggelam di Perairan Bintan, Satu Kru Kapal Hilang

Terdiri dari Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn, Praktisi Keterbukaan Informasi Publik Yoseph, dan penggiat KIP dari Freedom Information Work Indonesia (NGO), Arbain.

Monev KIP 2022 mengangkat tema “Digitalisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam Masa Recovery Covid-19”.

Dalam uji publik Monev KIP tersebut, materi presentasi uji publik berkaitan dengan upaya “Mewujudkan Badan Publik Terbuka”.

Adi menyebutkan, selain melaksanakan amanat UU Nomor 14 tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan salah satu misi Pemprov Kepri.

“Yakni melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan,” paparnya.

Kepri tidak terlepas dari Inovasi, program kerja, strategi, rencana aksi dan kebijakan.

“Diantaranya Inovasi Advokasi Pemprov Kepri ke pemerintah pusat. Mengusulkan pembangun Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang, kemudian menjadi pelopor untuk membuat kebijakan dalam melibatkan seluruh Rumah Sakit yang ada di Kepulauan Riau. Penanganan Covid-19, pemberian Hadiah bagi Masyarakat agar bersedia di-tracing Covid-19, aksi cepat tanggap dengan menggalang 6 juta masker, 2 unit PCR , 200 ribu liter hand sanitizer. 100 unit oksigen konsentrat, serta membuat Desa Tangguh dan Sekolah Tangguh, dan RT/RW Tangguh,” papar Adi.

Baca Juga :  Banyak Pasien Covid-19 Meninggal, Pemkab Lingga Gelar Shalat Ghaib

Ia pun menyampaikan pada tahun 2022 ini, Provinsi Kepri menargetkan akan melakukan dua lompatan kategori pada Monev KIP dari ‘Cukup Informatif’ menjadi ‘Informatif’.

“Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen memberikan peningkatan anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka mendukung tupoksi Komisi Informasi Provinsi Kepri,” jelasnya.

Memang Anggaran Tata Kelola Komisi Informasi Provinsi Kepri direncanakan terus ditingkatkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Komisi Informasi Provinsi Kepri sebesar Rp773 juta, kemudian pada APBD-P Tahun Anggaran 2022 meningkat menjadi Rp895 juta.

Sedangkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 anggaran Komisi Informasi Provinsi Kepri sebesar Rp824 juta dan pengajuan pada APBD-P TA.2023 direncanakan sebesar Rp1,074 miliar.

Adapun sejumlah aspek penilaian materi uji publik meliputi inovasi dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Baca Juga :  2021, Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kepri Mencapai Rp8,697 Triliun

Strategi dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yang berkelanjutan. Serta klarifikasi yang dapat bersumber dari kuesioner, pertanyaan masyarakat, dan/atau pendalaman saat presentasi.

Sebelumnya, Pemprov Kepri telah melalui tahapan pengisian kuesioner sebelum menghadapi uji publik.

Tahapan tersebut memuat 85 persen penilaian Monev KIP, sedangkan presentasi memuat 15 persen nilai keseluruhan.

Pada tahapan kuesioner terdapat Dimensi Sarana Prasarana, Dimensi Kualitas Informasi. Dimensi Jenis Informasi, Dimensi Komitmen Organisasi, Dimensi Digitalisasi, dan Dimensi Barang dan Jasa.

Di hari pertama pelaksanaan uji publik, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro mengungkapkan dari sebanyak 372 badan publik, tercatat sebanyak 108 badan publik yang mengembalikan formulir kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

“Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini yang harus diuntungkan adalah publik dan juga badan publik. Yang diutamakan adalah publik sebagai prinsipal dari keterbukaan publik,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.