Warga Tak Mampu Belum Pernah Terima Bantuan Pemerintah

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau. (Foto: istimewa).

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Rombongan Komisi VIII DPR RI kunjungan kerja Reses ke Kepri, Selasa (11/10/2022).

Kedatangan mereka disambut Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang.

Kunjungan kerja dipimpin Ketua Tim Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzili dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Siddik.

Rombongan memastikan pelaksanaan program keagamaan, sosial, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kepri.

Terkait hal ini, salah satu warga Lemba Purnama, Renta Sianipar mengaku tak menerima bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Ia menceritakan bahwa kehidupannya sangat berat. Bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji seadanya.

Kini memiliki dua anak yang masih dalam masa sekolah yaitu SMP dan SMK.

Hidup di rumah sewa senilai Rp300 ribu per bulan ini pun tak menerima bantuan apapun dari pemerintah.

“Saya yang penting anak khususnya SMK itu menerima beasiswa keringanan uang SPP. Selain itu, menerima bantuan sembako. Saya sudah pernah dapat kartu namun dua tahun terakhir gak menerima bantuan apapun termasuk sembako,” ucapnya sedih.

Dari gaji yang diterima, ia mengaku pusing mengatur untuk kebutuhan bersama anaknya pasca ditinggal suaminya.

Ia berharap melalui kunker DPR RI, bisa melihat langsung kondisi ekonominya.

Ace Hasan menuturkan, banyak program-program Kementerian Sosial, misalnya program PKH, bantuan program pangan non tunai, BST yang memang didistribusikan dari pusat.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan pentingnya peran DPR RI untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran ke masyarakat.

Menurutnya bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah dapat membantu masyarakat untuk menghadapi situasi luar biasa seperti bencana alam atau pandemi Covid-19.

“Termasuk juga BLT kenaikan BBM, dilihat dari apa yang disampaikan pak Gubernur, Alhamdulillah program-program tersebut telah disalurkan dengan baik,” ujarnya.

Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Kepri menerima aspirasi dan masukan dari Gubernur Ansar.

Diantaranya, menaikkan status Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

“Kenaikan status STAIN Sultan Abdurrahman jadi IAIN ini untuk mengakomodasi generasi muda di Kepri yang ingin memperdalam ilmu agama Islam secara akademis dan memang itu sangat dibutuhkan kenaikan statusnya,” kata Gubernur Ansar.

Ace Hasan pun menjanjikan akan membawa aspirasi tersebut ke Senayan dan akan memperjuangkan kenaikan status STAIN Sultan Abdurrahman dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama RI.

Kunjungan kerja Reses Komisi VIII DPR RI ini sekaligus disejalankan dengan pemberian bantuan sosial dari mitra Komisi VIII DPR RI.

Diantaranya adalah Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial RI untuk 20 orang lanjut usia, 50 orang korban penyalahgunaan Napza, dan 1 orang penyandang disabilitas sebesar Rp201 juta.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan kepada Pemprov Kepri berupa makanan tambahan gizi 174 paket, paket kebersihan keluarga sebanyak 98 paket.

Selain itu, perlengkapan keluarga sebanyak 68 paket, perlengkapan bayi sebanyak 110 paket, masker KF94 sebanyak 3.600 pieces, selimut 25 lembar dan kantong jenazah 68 lembar.

Diserahkan juga bantuan bufferstock logistik bencana dari DPR RI dan Kementerian Sosial RI senilai Rp 665,2 juta. Terakhir adalah bantuan kewirausahaan karang taruna dengan total Rp 75 juta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *