Prihatin Akses Jalan Utama Rusak, Ombudsman Kepri Surati Sekda Batam

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari. (Foto: Istimewa)

BATAM, RADARSATU.COM – Terkait akses jalan utama Kampung Tua Tanjung Gundap, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) prihatin dan melayangkan surat ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam pada Selasa (28/06/2022) lalu untuk meminta klarifikasi.

Surat tersebut dilayangkan perihal adanya keluhan masyarakat Kampung Tua Tanjung Gundap mengenai akses jalan utama mereka yang rusak parah sehingga menimbulkan kerugian.

Lebih parahnya lagi, kondisi jalan tersebut telah terbiar selama 23 tahun tanpa adanya perbaikan. Padahal masyarakat telah memperjuangkan perbaikan melalui Musrenbang, bahkan para wakil rakyat, namun tidak pernah terealisasi.

Dengan dilayangkannya surat tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kepri pun mendapat surat balasan dari Sekda Kota Batam, Senin (11/7/2022) yang didalamnya terdapat empat poin.

Isi surat tersebut berisi bahwa, Tanjung Gundap merupakan salah satu Kampung Tua yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Batam Nomor : KPTS.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam.

Baca Juga :  Terkait Polemik Penambahan Rombel, Akhirnya Kepala Ombudsman Kepri Angkat Bicara

Kemudian, Pemerintah Kota Batam berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses ke Kawasan Hinterland. Pada lokasi Kampung Tanjung Gundap telah dibangun jalan lingkungan bersama dengan TNI melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tahun 2020.

Selanjutnya, Akses jalan utama dari arah jalan Trans Barelang menuju gerbang Kampung Tua Tanjung Gundap pada jalur yang saat ini digunakan masyarakat, sebagian berada di kawasan hutan lindung sehingga Pemerintah Kota Batam belum dapat menganggarkan penanganan jalan pada lokasi tersebut.

Dan yang terakhir, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Batam sedang dalam tahap koordinasi dengan BP Batam dalam penyususan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 3 Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sei Beduk dan Kecamatan Belakang Padang, termasuk di dalamnya rencana trase jalan menuju kampung tua Tanjung Gundap.

Baca Juga :  Ombudsman Kepri dan Kepala Imigrasi Batam Bahas Pelayanan Paspor

Mendapati surat tanggapan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari mengapresiasi Pemerintah Kota Batam seraya meminta kepastian status Kampung Tua Tanjung Gundap.

“Kami sangat mengapresiasi dan menghargai apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam. Mudah-mudahan status Kampung Tua Tanjung Gundap dapat segera dipastikan agar perencanaan dari Pemkot Batam pun lebih jelas,” ujarnya.

Lagat berharap, Pemkot Batam dapat merespon kasus serupa lainnya, terutama terkait jalan utama menuju suatu kawasan pemukiman warga sebagai bukti hadirnya negara dengan menyediakan fasilitas umum yang penting bagi masyarakat.

Baca Juga :  Hadiri Grand Opening, Wawako Batam Apresiasi Alurnews.com

“Kami harap kasus lain yang serupa juga dapat direspon, sebagai bukti hadirnya negara untuk masyarakat melalui Pemkot Batam,” katanya.

Lagat juga menyampaikan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dapat turut mendukung apa yang menjadi program kerja (proker) Pemkot Batam dalam hal perencanaan dan penganggaran.

“Seperti gayung bersambut, DPRD Kota Batam pun harus mendukung apa yang menjadi proker Pemkot Batam melalui hasil Musrenbang pada tingkat Kelurahan hingga Kota. Jangan sampai Pemkot Batam punya semangat besar, sedangkan DPRD nya kurang. Kami harap DPRD Kota Batam menjadikan isu serupa sebagai program kerja yang dapat dilaksanakan di Kota Batam,” tambahnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.