BINTAN, RADARSATU.COM – Mahasiswa Bintan mendesak pemerintah untuk memfasilitasi kepulangan nelayan tradisional Kabupaten Bintan yang sampai saat ini masih tertahan di negara Malaysia.
Desakan itu ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) maupun Pemerintah Pusat.
Desakan ini dikatakan Ketua Umum Barisan Mahasiswa Bintan Pesisir (BMBP), Angga Hardika yang meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia untuk memberikan bantuan hukum.
Tak hanya itu, mereka juga diminta untuk melakukan upaya diplomasi serta lobi politik dalam membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan nelayan tradisional asal Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang masih ditahan di negara Malaysia.
“KBRI di Malaysia saya harapkan untuk dapat melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Malaysia untuk memastikan status dan kondisi kesehatan nelayan yang masih ditahan di negara Malaysia.
“KBRI dan Kemenlu serta tim hukum seharusnya dapat melakukan upaya dengan peran Diplomasi untuk pembebasan para nelayan, agar mereka dapat kembali dengan selamat ke Indonesia,” tegasnya, Minggu (17/4/2022).
Menurutnya, upaya memulangkan nelayan itu juga bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, namun juga tanggungjawab besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Pemda Bintan dan Pemprov Kepri seharusnya lebih cepat mengambil sikap dalam membantu kebebasan nelayan kita. Karna ini bukan hanya tugas pemerintah pusat dalam melakukan lobi politik dengan negara luar, namun juga tugas pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pihak pihak terkait dalam upaya membebaskan nelayan kita,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Zhein yang juga merupakan mahasiswa Bintan sangat menyayangkan atas sikap pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam hal ini PLT Bupati Bintan, Robby Kurniawan yang saat ini terkesan lambat dalam mengambil sikap.
“Sangat disayangkan ketika ada masyarakat Bintan yang tertahan di negara tetangga namun untuk upaya pembebasan dari pemerintah daerah sendiri terkesan lambat. Saya sangat mengecam Plt Bupati Bintan jikalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kepada nelayan tersebut,” tambahnya.
(*)
