TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Puluhan mahasiswa dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kepri di Tanjungpinang, Kamis (17/3/2022).
Gerakan aksi yang dilakukan para mahasiswa itupun kembali membuahkan kekecewaan yang mendalam.
Pasalnya, aksi yang mereka lakukan kali kedua ini juga tak kunjung menemui Gubernur maupun Wakil Gubernur Kepri saat ingin menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka.
Aksi sebelumnya, para mahasiswa itu hanya ditemui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Eko yang mengatakan bahwa Ansar Ahmad tengah berada di luar daerah.
Bentuk kekecewan itu disampaikn oleh Zulkarnain selaku Koordinator lapangan (Korlap) aksi.
“Ya kami menyayangkan Pak Gubernur Kepri sampai dua kali ini tidak juga dapat hadir menemui kami disini. Hari ini kami juga mengatakan selama satu tahun kepemimpinan Ansar belum merasa puas,” ujarnya.
Zulkarnain membacakan beberapa 9 pion penting tuntutannya yang memaksa Gubernur Kepri merealisasikan apa yang telah disampaikan saat Pilkada dahulu.
Adapun tuntutan yang dibacakan ialah:
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur memperbaiki hubungan yang harmonis demi terwujudnya birokrasi yang terstruktur, kuat dan memiliki sistem kerja yang teroraganisasi dengan baik.
- Mendesak dan memaksa Gubernur Kepri dan wakilnya, mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan penganguran yang tinggi di provinsi Kepulauan Riau.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri mengevaluasi fungsi dan manfaat staf khusus. Dinilai membebani APBD Kepri sehingga tidak mampu merealisasikan janji politiknya kepada masyarakat.
- Mendesak dan Memaksa Gubernur Kepri dan wakilnya memperkuat jaringan Pengaman Sosial dan Kesehatan Masyarakat. Serta meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter.
- Mendesak dan memaksa Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan bersih dan baik. Serta menyelesaikan permasalahan Korupsi di Kepri yang melibatkan banyak pejabat aktif di lingkungan pemerintahan provinsi Kepri. Maupun menyegerakan sekertatis Dldaerah definitif dan pejabat-pejabat OPD lainnya.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri mengevaluasi permasalah pengadaan barang yang di anggap tidak mendesak dan tidak perlu.
Seperti pengadaan kasur gubernur di tengah kondisi penduduk miskin yang meningkat, pengangguran yang banyak, dan masyarakat yang sulit secara ekonomi.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan wakilnya dapat mengambil tindakan taktis dan strategis tehadap kapal asing yang masuk ke wilayah perair laut natuna.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menyelesaikan masalah pertambangan baik legal maupun ilegal di Provinsi Kepri. Pasca telah di tegur oleh Kementerian ESDM RI.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menyelesaikan permasalahan pendidikan. Serta mendistribusikan dana pendidikan kepada siswa dan mahasiswa yang kurang mampu di Kepri.
- Mendesak dan memaksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menyelesaikan permasalahan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi di seluruh kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenagan yang sudah di dukung peraturan perundang.
Pantauan radarsatu.com di lapangan, sampai akhir aksi masih belum tampak ada perwakilan pejabat provinsi yang menemui para mahasiswa itu.
