Daerah  

Kejari Kuansing Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru Soal Indra Agus Lukman

Hadiman, Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

KUANSING, RADARSATU.com – Kejari Kuantan Singingi melayangkan memori banding atas putusan hakim Tipikor PN Pekanbaru yang membebaskan Kadis ESDM Riau nonaktif Indra Agus Lukman ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada Kamis, (25/11/2021) yang lalu.

“Kami sudah menyerahkan memori perlawanannya melalui Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru hari Kamis kemarin,” kata Hadiman, Sabtu (27/11/2021).

Hadiman berharap hakim PT Pekanbaru mengabulkan upaya perlawanan yang diajukan jaksa dan memerintahkan PN Pekanbaru untuk melanjutkan sidang perkara.

“Mudah-mudahan hakim PT (Pekanbaru) bisa mengabulkan bahwa sidang perkara IAL (Indra Agus Lukman, red) tetap lanjut dan memerintahkan Pengadilan Tipikor Pada PN Pekanbaru (agar) sidang perkara tetap dilanjut,” harapnya.

Hadiman menegaskan, ia akan kembali menerbitkan Sprindik baru jika upaya banding yang diajukan Kejari Kuansing tidak membuahkan hasil yang menggembirakan.

“Jika di PT Pekanbaru bebas juga, kami akan menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan, red) baru dan kami tetapkan lagi sebagai tersangka, jika kami sudah menemukan dua alat bukti,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (18/11/2021) yang lalu, saat membacakan putusan sela perkara yang menjerat Indra Agus Lukman, majelis hakim yang diketuai Dahlan menerima keberatan penasehat hukum terdakwa.

“Menerima keberatan penasehat hukum terdakwa Indra Agus Lukman,” ungkap hakim.

Dalam amar putusan selanya, majelis hakim menyatakan sah dan berlaku secara hukum putusan praperadilan hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Hakim juga menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah dibacakan pada agenda sidang sebelumnya, tidak dapat diterima. Alhasil, perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Indra Lukman dihentikan pemeriksaannya.

Baca Juga :  Kepala BPKAD Kuansing resmi ditahan Kejari Kuansing

“Menetapkan terdakwa dibebaskan dari penahanan dan memerintah JPU Kejari Kuansing untuk segera mengeluarkan Indra Agus Lukman dari Lapas Teluk Kuantan sejak putusan ini diucapkan,” tutur hakim Dahlan.

Diberitakan sebelumnya, JPU Rinaldi Adriansyah dalam dakwaannya menyebutkan, Indra Agus Lukman melakukan tindak pidana korupsi bersama Ariyadi dan Tazaruddin (telah diputus dalam penuntutan terpisah).

Perbuatan terjadi pada medio Maret hingga April 2013 di Kantor ESDM Kabupaten Kuansing.

Indra Agus selaku Kadis ESDM sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan workshop atau bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselarasi kedalam tatacara pengadaan secara swakelola tanpa melalui mekanisme perencanaan umum pengadaan terlebih dahulu.

Dana untuk Bimtek tersebut dianggarkan Rp450 juta. Dengan rincian Rp 100 juta untuk biaya sub kegiatan workshop atau bimtek pembinaan bidang pertambangan dan Rp 350 juta untuk biaya sub kegiatan akselerasi workshop atau bimtek pembinaan bidang pertambangan.

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebijakan lisan yang disampaikan Indra Agus kepada Ariadi selaku PPTK dan Edisman selaku bendahara pengeluaran di Dinas ESDM Kuansing.

Jumlah peserta workshop sebanyak 20 orang PNS yang bekerja di bidang pertambangan pada Dinas ESDM Kabupaten Kuansing dan tema dipilih pengelolaan lingkungan pertambangan emas tanpa izin di Kuansing.

Baca Juga :  Bimtek Siberindo Ditutup, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Mencerdaskan Bangsa

Setelah mengajukan dokumen pencairan anggaran pada Maret 2013, Edisman melakukan penarikan sebanyak tiga kali selama 10 hari sejak tanggal 8 Maret. Pertama Rp270 juta, kedua Rp50 juta, dan ketiga Rp130 juta.

Setelah seluruh anggaran dicairkan, dibuat item kegiatan di Aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan. Dalam pelaksanaannya, kemudian banyak item-item kegiatan yang dikerjakan menyimpang dari ketentuan DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyimpangan itu seperti jadwal kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 5 hari di aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013, ternyata hanya dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 18, 19 dan 22 Maret 2013.

Selanjutnya acara pokok yang seharusnya diisi dengan penyampaian materi workshop atau bimtek pembinaan bidang pertambangan oleh 4 orang instruktur selama 5 hari (40 jam) dikurangi acara pembukaan, istirahat, salat dan makan serta acara penutupan, ternyata hanya diisi dengan acara pembukaan dan pemberian materi oleh 1 orang instruktur selama 5 jam pada hari pertama tanggal 18 Maret 2013.

Selain itu, acara diskusi diantara peserta workshop atau bimtek dengan panitia pelaksana kegiatan pada hari kedua tanggal 19 Maret 2013, dan acara penutupan pada hari ke lima tanggal 22 Maret 2013.

“Penyimpangan atas pelaksanaan sub kegiatan workshop atau bimtek pembinaan bidang pertambangan diatas disebabkan adanya permufakatan antara saksi Edisman bersama-sama saksi Ariyadi serta terdakwa Indra Agus Lukman. Dana mengalokasikan dana sesuai jumlah pagu Rp 100 juta, dana hanya digunakan Rp 20 juta,” jelas JPU.

Baca Juga :  UPN “Veteran” Yogyakarta Gelar UKW di Pontianak

Dari dana Rp 20 juta yang diserahkan Edisman kepada Ariyadi hanya digunakan Ariyadi untuk membiayai pelaksanaan rangkaian kegiatan di atas Rp19.550.000. Untuk pertanggungjawaban anggaran yang terpakai dibuat seolah-olah Rp100 juta.

Edisman, Ariyadi dan Indra Agus Lukman membuat 15 kwitansi, di antaranya pembiayaan biaya cetak, honor dan biaya pembelian makanan, uang saku peserta dan akomodasi.

“Dari 15 bukti kwitansi pembayaran berikut dengan bukti faktur maupun bukti daftar penerima senilai Rp 100 juta yang dibuat sesuai dengan realisasi yang dibayarkan sedangkan terhadap 14 bukti kwitansi berikut dengan bukti faktur dan daftar penerima lainnya dibuat secara tidak benar antara lain ada pembiayaan yang fiktif dan ada yang melebihi. Markup Rp. 80.450.000,” rinci JPU.

Atas perbuatannya, Indra Agus Lukman didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sartika)
Editor: Nuel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.