Daerah  

Banding, Hakim PT Pekanbaru Tambah Hukuman Mantan Kadis CKTR Kuansing

KUANSING, RADARSATU.com – Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menambah hukuman mantan Kadis CKTR Kuansing Fahruddin selama 1 tahun menjadi 8 tahun penjara.

Selain Fahruddin, hakim juga menambah hukuman Alfion PPTK Dinas CKTR selama 1 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Penambahan hukuman ini merupakan hasil banding yang dilayangkan JPU Kejari Kuansing.

”Masing-masing ditambah hukumannya 1 tahun dari putusan sebelumnya di PN Pekanbaru,” kata Hadiman Kajari Kuansing, Selasa (23/11/2021).

Oleh karena itu, Fahruddin menerima hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan untuk Alfion Hendra menerima penambahan hukuman menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Sebelumnya pada Jumat (27/11/2021) yang lalu, hakim PN Tipikor Pekanbaru memvonis Fahruddin alias Paka 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan Alfion Hendra divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Atas putusan Hakim PN Pekanbaru tersebut, pihak JPU dari Kejari Kuansing memutuskan banding terhadap vonis yang telah diberikan.

Baca Juga :  Personel Polres Bengkalis Ikuti Pelatihan Jelang Keselamatan Lancang Kuning OKLK

Vonis hakim tersebut dinilai lebih ringan dari tuntutan yang dibacakan JPU dalam sidang sebelumnya.

JPU sebelumnya menuntut 8 tahun penjara terhadap mantan Kadis CKTR Fakhruddin dan stafnya Alfion Hendra selaku PPTK selama 6 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi Hotel Kuansing yang merugikan negara Rp 5 miliar lebih.

Diketahui, pembangunan Hotel Kuansing berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemkab Kuansing di Dinas CKTR Nomor DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1.03.1.03.07.29.02.5.2. Pada pos mata belanja diketahui terdapat kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuansing.

Perkara bermula pada tahun 2014 lalu, yakni adanya pembangunan fisik Hotel Kuansing oleh Dinas CKTR. Di tahun 2015, dilakukan pembangunan ruang pertemuan hotel yang dikerjakan PT Betania Prima dengan pagu anggaran sebesar Rp 13,1 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuansing.

Baca Juga :  Sebagai Pasangan Terpilih, Andi Putra-Suhardiman Amby Ajak Masyarakat Membangun Negeri

Dalam pekerjaannya, rekanan menyerahkan jaminan pelaksanaan Rp 629 juta lebih. Selain itu, pada kegiatan ini terjadi keterlambatan pembayaran uang muka oleh PPTK, sehingga berdampak pada keterlambatan progres pekerjaan.

PT Betania Prima selaku rekanan juga tidak pernah berada di lokasi selama proses pengerjaan proyek tersebut. Mereka hanya datang saat pencairan pembayaran pekerjaan setiap terminnya, dalam hal ini dihadiri Direktur PT Betania Prima.

Hingga masa kontrak berakhir, pekerjaan tidak mampu diselesaikan rekanan. Rekanan hanya mampu menyelesaikan bobot pekerjaan sebesar 44,5 persen, dan total yang telah dibayarkan Rp5,263 miliar.

Atas hal itu, PT Betania Prima dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 352 juta. Namun, PPTK tidak pernah menagih denda tersebut.

Tidak hanya itu, PPTK juga tidak melakukan klaim terhadap uang jaminan pelaksanaan kegiatan yang dititipkan PT Betania Prima di Bank Riau Kepri sebesar Rp 629 juta. Semestinya, uang tersebut disetorkan ke kas daerah Pemkab Kuansing.

Baca Juga :  Polri Sebut Baliho Habib Rizieq Ditertibkan karena Melanggar Perda

Sejak awal kegiatan, Kepala Dinas CKTR Kuansing selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah membentuk tim Penilai Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sehingga, tidak pernah melakukan serah terima terhadap hasil pekerjaan, dan saat ini hasil pekerjaan tersebut tidak jelas keberadaannya.

Dengan demikian, Hotel Kuansing itu belum bisa dimanfaatkan.

“Hasil perhitungan kerugian kerugian negara kerugian 5.050.257.046,21,” kata JPU.

(Sartika)
Editor: Nuel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.