KUANSING, RADARSATU.com – Plt Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menerima piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Kanwil Riau di Kantor Bupati Kuansing, Selasa (16/11/2021).
Penyerahan piagam ini diselaraskan dengan rapat koordinasi pelaksanaan APBD Kuansing tahun 2021.
Suhardiman menyebut, realisasi APBD tahun 2021 menjelang akhir triwulan keempat ini baru mencapai 60 persen.
Rendahnya realisasi ini disebabkan mantan dan Bupati aktif Kuansing yang terjerat kasus hukum.
“Adanya mantan Bupati dan Bupati aktif yang mengalami tindakan hukum dan hal itu menjadi pengaruh memperlambat kinerja dari pegawai saat ini,” katanya, Selasa (16/11/2021).
Tak lupa, Suhardiman juga mengucapkan terima kasih kepada DJBp Kanwil Riau yang telah memberikan predikat WTP kesepuluh kalinya.
Kakanwil DJPb Riau Ismet Saputra mengatakan, realisasi APBD Kuansing ini masih rendah dan diperlukan komitmen dari seluruh OPD untuk memaksimalkan realisasi anggaran di akhir tahun.
Sisa DAK fisik yang tidak dapat dikontrakkan sebesar Rp 9.3 milliar pada Sub Bidang Perpustakaan Daerah agar segera disampaikan persyaratannya tanggal 21 November 2021.
Ismet pun mengapresiasi Pemkab Kuansing yang menjadi tertinggi realisasi dana Desa Se-Riau. Namun masih ada 10 yang belum menyalurkan dana Desa tahap ll dan 171 desa yang belum menyalurkan dana Desa tahap lll.
Ia juga mendorong agar Pemkab Kuansing segera mencairkan dana penanganan Covid-19.
Hingga saat ini, realisasi belanja penangganan Covid-19 dari DAU dan DBH mencapai 19,72 persen dan pemulihan ekonomi daerah 10.76 persen.
“Kanwil DJPb Provinsi Riau dan KPPN selalu terbuka dalam membantu mendorong pencapaian dan peningkatan kualitas APBD dan TKDO diseluruh Kabupaten-Kota di Riau,” tutup Ismet.
(Sartika)
Editor: Nuel
