TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Ismiyati, meminta Pemko Tanjungpinang menyiapkan skenario penanganan banjir, longsor dan status darurat bencana, Senin (4/1/2020).
Menurutnya, skenario tersebut bertujuan agar bantuan dan proses evakuasi nantinya tidak tumpang tindih, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak bisa berjalan sendiri, oleh karena itu Pemko Tanjungpinang diminta menyiapkan skenario tersebut.
“Agar bantuan dan proses evakuasi tidak tumpang tindih menurut hemat kami perlu skenario sinergi yang dinakhodai Pemko Tanjungpinang, karena kami meyakini BPBD sebagai organ pelaksana bencana sesuai dengan UU penanggulangan bencana tidak bisa sendirian,” katanya.
Ketua DPD Partai PKS Kota Tanjungpinang itu juga meminta Pemko Tanjungpinang untuk segera melakukan pendataan terhadap korban banjir yang melanda Kota Tanjungpinang itu.
“Disamping itu kita juga berharap Pemko melakukan pendataan korban jiwa,” ujarnya.
Ismiyati berharap, Pemko Tanjungpinang tidak mengabaikan tanggungjawabnya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Amanah UU penanggulangan bencana itu harus menjadi perhatian Pemko dan kita berharap Pemko Tanjungpinang bisa membangun sinergi dan pendataan cepat,” katanya.
Selain itu, Ismiyati juga meminta BPBD Tanjungpinang untuk cepat merilis data korban banjir dan tanah longsor secara berkala.
“Elemen masyarakat terus bergerak sampai saat ini, untuk sementara waktu semua pihak harus fokus dalam menangani ini, kita semua berharap BPBD bisa merilis data-data yang diamanahkan Undang-undang,” tambahnya. (Nuel)
Editor : Riandi
