TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Saat menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota DPRD, Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyoroti tingginya angka kemiskinan di Provinsi Kepri, Senin (12/10/2020).
“Disisi lain dari data BPS jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2020 mencapai 131.966 atau 5,92 petsen, bertambah sebanyak 4.208 orang dibandingkan data September 2019 sebesar 127.758 orang atau 5,80 persen,” katanya.
Menurut Ansar, angka kemiskinan itu berpeluang bertambah akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat di PHK.
Selain itu, Ansar juga mengamati angka kemiskinan akibat buruknya pertumbuhan ekonomi Triwulan II yang menjadikan Provinsi Kepri menjadi Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terburuk di Pulau Sumatera dan merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sepanjang sejarah berdirinya Kepri.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -6,66 persen. Kondisi ini sedikit lebih buruk dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang -5,32 persen,” ujarnya.
Kemudian, angka pengangguran di Provinsi Kepri juga tidak luput dari perhatian mantan Bupati Bintan 2 periode itu.
Ansar mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepri berada di urutan ke 7 dari 34 Provinsi di Indonesia dan menjadi Provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Pulau Sumatera.
“Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau per Februari 2020 telah mencapai angka 5,57 persen. Dimana tingkat pengangguran terbuka Kepri ini telah berada pada urutan ke 7 dari 34 Provinsi di Indonesia serta yang paling tertinggi di Pulau Sumatera,” ujarnya.
Anggota DPR RI itu mengatakan, ia akan membuka lapangan kerja baru dan melakukan sertifikasi tenaga kerja untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
“Dengan target 100.000 lapangan kerja.
Peningkatan skill tenaga kerja berbasis dunia kerja dengan target 5.000 tenaga kerja pertahun. Sertifikasi tenaga kerja dengan target 5000 tenaga kerja pertahun,” bebernya.
Selain itu, Ansar juga menjamin para tenaga kerja ini nantinya akan difasilitasi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berkeadilan dan mendapatkan perlindungan sumberdaya tenaga kerja daerah serta akan memberikan bantuan modal, pelatihan, bimbingan manajemen dan aksesibilitas pasar dan digitalisasi UMKM.
“Para pelaku UMKM itu nantinya akan diberi pinjaman modal untuk penguatan industri,” tambahnya. (Immanuel)
Editor: Riandi
