TANJUNGPINANG,RADARSATU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama untuk membahas penyampaian nota Rancangan Pengantar Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (7/9).
Ranperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang tersebut merupakan inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang.
Dengan disampaikannya Ranperda perubahan tersebut, nantinya akan memperkuat peran dan fungsi DPRD Kota Tanjungpinang.
“Kita berbicara tentang penguatan peran dan fungsi DPRD,” kata Ade Angga, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (7/9).
Ade menyebut, dengan adanya Ranperda Perubahan tersebut anggota DPRD Kota Tanjungpinang nantinya akan lebih intens mengadakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Jadi di usulan ranperda perubahan tentang hak keuangan dan protokol ini kita mengusulkan ada kegiatan lebih banyak turun ke masyarakat,” ujarnya.
Salah satu kegiatan tersebut berupa sosialisasi Perda-Perda yang sudah disahkan oleh DPRD Kota Tanjungpinang.
“Kita ketahui sudah cukup banyak perda yang dihasilkan tapi lebih banyak lagi masyarakat yang tidak mengetahui terkait materi perda dan sanksi perda,” jelas Ade.
Selain memperkuat peran dan fungsi anggota Dewan, Ranperda Perubahan tersebut juga dipersiapkan untuk pemberlakuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Perpres No 33 Tahun 2020 tersebut mengatur adanya penyesuaian ketetapan Satuan Standar Harga (SSH).
“Kalau anggaran pasti, sesuai Perpres 33 itu mengatur SSH, pasti mengalami penurunan drastis,” tutur Ade.
Ade menambahkan, dengan adanya Perpres tersebut. Insentif perjalan dinas yang diterima oleh anggota dewan mengalami penurunan yang drastis.
“Dulu uang harian itu bisa 1,6 Juta kini hanya 500rb,” tambahnya. (Nuel)
