TANJUNGPINANG– Pemerintah Kota Tanjungpinang akhirnya mengakui keterlambatan dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
Hal ini terungkap saat Pelaksana Tugas Wali Kota Tanjungpinang Rahma saat dicecar pertanyaan oleh awak media ini, Rabu (3/6/20).
Menurut Plt Wali Kota Tanjungpinang Rahma, kekurangan anggaran terjadi karena awalnya anggaran yang disiapkan Rp12,5 miliar.
Namun, kata Rahma, ada peningkatan jumlah penduduk jadi 35.090 KK. Secara otomatis, kata Rahma tentu anggaran yang 12,5 miliar itu perlu penambahan.
Oleh sebab itu, Rahma berharap akan menambah anggaran yang ada saat ini, karena dinilai tidak cukup untuk dibagikan kepada masyarakat.
“Insyaallah, karena kita kan udah persiapkan sekian puluh milliar,” ujarnya.
Akan tetapi, Rahma belum dapat memastikan kapan BLT itu akan dibagikan karena sedang menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Kami kan sedang menunggu (arahan) karena Kota Tanjungpinang itu tidak termasuk new normal, tentu kami butuh penjelasan yang lebih dari pusat,” ujarnya.
Sementara itu anggota DPRD Kota Tanjungpinang Surya Admaja meminta agar pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Sosial Tanjungpinang untuk tetap membagikan BLT dengan anggaran yang telah disepakati walaupun nominal yang dibagikan tidak sampai 600 ribu per KK.
“Anggaran yang sudah disepakati bersama DPRD sebesar 12,5 M tersebut bisa saja dibagi ke 35.000 KK, hanya saja besarannya disesuaikan dan tidak perlu sampai 600.000 per KK, bisa aja yang diterima 350.000 per KK sesuai anggaran yg tersedia,” tutur Surya.
Anggota fraksi partai Gerindra itu juga mengatakan Dinsos Kota Tanjungpinang terkesan lambat dalam mengeluarkan data penerima BLT.
Sebab, kata Surya, kenapa saat Refocusing pertama tidak meminta anggaran yang besar.
“Pada prinsipnya DPRD tidak akan menolak jika untuk kebutuhan masyarakat jika data 35.000 KK tersebut cepat dikeluarkan,” tukasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang itu menyayangkan sikap Sekda dan kepala OPD yang selalu membantah apa yang disampaikan Rahma, selaku Plt Walikota Tanjungpinang saat ini.
“Saya menyayangkan sikap ASN Pemko yang selalu membantah apa yang sudah diucapkan Plt. Wali kota. Misalnya Plt Wali Kota menyampaikan akan membagikan BLT di bulan Juni, tapi pernyataan beliau dibantah langsung sama Sekda dan Kepala OPD di media,” ucap Surya heran.
Ia meminta agar Sekda Kota Tanjungpinang dan Kepala OPD mendukung kebijakan Kepala Daerah dan melakukan koordinasi sebelum memberikan pernyataan ke publik.
Surya mengkhawatirkan citra Pemko Tanjungpinang yang akan mendapatkan tanggapan yang kurang baik dari masyarakat, karena BLT sendiri sudah lama dinantikan masyarakat Kota Tanjungpinang.
Penulis: Immanuel
Editor: Taufik. K
