BOGOR– Ketua Hakim Mahkama Konstitusi RI, Anwar Usman mengakui pemilihan umum tahun 2019 ini merupakan pemilu tersulit sepanjang sejarah pemilihan di Indonesia.
Hal itu dikatakannya usai membuka acara Pusdik Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi bagi jurnalis se-Indonesia di Gedung Pusdik Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor, Senin (22/4/2019) malam.
Ia mengatakan, penyelenggaraan Pemilu tahun ini merupakan pemilu paling sulit, bahkan tersulit di dunia.
Bagaimana tidak, katanya dengan jumlah penduduk 255 juta jiwa dengan persentasi pemilih 190 juta jiwa dan jangkauan belasan ribu pulau yang ada di NKRI tentu menjadi tantangan.
“Bahkan pemilu kita tahun ini mengalahkan pemilu Amerika Serikat yang kita tahu sebagai muara demokrasi,” sebutnya.
Pemilihan Umum
Saat mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Anwar mengaku cukup kesulitan. Sebab ada lima jenis surat suara yang harus dicoblos mulai dari surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan anggota DPD sekaligus dalam waktu bersamaan.
Ternyata memang fakta. Dan ini memang Pemilu luar biasa. Saya juga merasakan ketika masuk ke bilik suara kemarin, saya sendiri bingung. Ketika kertas memilih, waduh, belum lagi untuk DPRD nya, saya sendiri tidak kenal. Kebetulan saya memilih di wilayah Tangsel masuk Banten.
Ketua MK juga sempat menceritakan kegalauannya. Sebab dalam pelaksanaan Pemilu Serentak ini, tercatat sedikitnya 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi meninggal dunia saat bertugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak.
Akan hal itu, Ketua MK merasa berdosa atas putusan penyelenggaraan pemilu serentak yang telah di sahkan oleh pihaknya.
Anwar membeberkan putusan pelaksanaan pemilu serentak disahkan oleh pihaknya demi pertimbangan efisiensi waktu dan anggaran, katanya.
Namun pelaksanaan anggaran yang diperkirakan lebih besar dari target awal pelaksanaan. “Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini menelan anggaran mencapai Rp35 triliun,” ungkapnya.
Anwar pun berharap Pemilu terutama Pilpres tidak bermuara ke MK. “Siapapun nanti yang menang dalam Pemilihan Presiden bisa diterima masyarakat tanpa adanya gugatan,” ujarnya lagi.
Tapi sudahlah, ini sudah terjadi, sambungnya ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat menanti kami.
“Saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan Pemilu ini terutama Pilpres tidak bermuara ke MK,” harapnya.
Kendati demikian, lanjutnya beban berat menanti MK pasca Pemilu Serentak ini. Tidak menutup kemungkinan Legislatif dan Pilpres akan mengajukan gugatan ke MK.
“Jika itu terjadi, kita akan tangani dan selesaikan karena itu hak konstitusional semua warga negara,” pungkasnya.
Bet
