BATAM – Pada 2019 mendatang Kementerian Parawisata akan mengalokasikan Rp 21,9 miliar dana alokasi khusus (DAK) untuk tujuh kabupaten dan kota yang ada di Kepri.
Hal itu dikatakan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Muhammad Tidar Hetsapura, Kamis (11/29/2018).
Dari 7 kabupaten dan kota yang ada di Kepri tersebut, Kabupaten Natuna menerima DAK paling banyak, sebesar Rp 5,6 miliar.
“Pada 2018 ini Natuna tidak menerima DAK, karena ada permasalahan teknis. Ada persyaratan yang kurang disertakan saat mengajukan DAK. Tapi 2019 nanti Natuna mendapat lebih dua kali lipat,” ujarnya Tidar.
Pada 2017 lalu Natuna menerima Rp 2 milliar. Pada 2019 mendatang Natuna menerima Rp 4,8 miliar untuk pembangunan fisik dan lebih dari Rp 789 juta untuk pembangunan non fisik.
Sedangkan Kota Tanjungpinang dialokasikan sebesar Rp 3,2 miliar untuk pembangunan fisik dan lebih dari Rp 651 juta untuk non fisik. “Jadi total Kota Tanjungpinang menerima sekitar Rp 3,9 miliar dari DAK Kemenpar,” ungkapnya.
Sementara, jelas Tidar, Kabupaten Bintan menerima Rp 3,5 miliar dan Kabupaten Karimun serta Kota Batam masing-masing menerima Rp3,2 miliar dan Rp 2,8 miliar.
Adapun Kabupaten Lingga dan Anambas masing-masing menerima Rp 658 juta dan Rp 2,1 miliar. Untuk Anambas DAK tersebut diperuntukan bagi kegiatan non fisik. Sedangkan Lingga sepenuhnya dana diperuntukan bagi pembangunan fisik.
“Keseluruhan pada 2019 ada Rp 36,6 triliun usulan DAK dari 487 daerah di Indonesia. Namun sesuai ketersediaan anggaran, hanya Rp 1 triliun saja yang dapat diakomodir,” sebut Tidar. Untuk 2020 mendatang Kemenpar ada rencana untuk membangun homestay untuk Wisman.
Homestay itu akan dibangun menggunakan DAK Kemenpar di lahan milik Pemda, yang kemudian dapat dikelola oleh masyarakat. “Banyak daerah yang minta homestay, jadi kami masukan dalam menu pengadaan. Termasuk pengadaan kapal dengan dasar kaca untuk pariwisata bahari. Jadi menu pengadaan ini tergantung usulan daerah. Kalau banyak yang mengusulkan, akan kami masukan ke menu,” tambah Tidar.
Namun ia menekankan, daerah jangan bergantung pada anggaran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pariwisata. “Cari investor. Karena swasta yang paling banyak dananya,” sebut Tidar.
(Red)
