TANJUNGPINANG,- – 6 fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11/2018).
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat di pahami dan dapat menjadi prioritas di tahun 2019.
Adapun catatan penting fraksi diantaranya:
1.Fraksi PDIP yang disampaikan Saproni, yakni tentang Proses penyusunan APBD agar diatur oleh undang-undang.
2. Fraksi Golkar yang disampaikan Asmin Patros, yakni Mendesak agar pendapatan daerah yang merata dan Permasalahan BPJS Kesehatan agar pelayanan dan pengurusannya tidak memberatkan terutama masyarakat menengah kebawah, dan tidak adanya pembatasan pelayanan BPJS dan bidang pendidikan agar adanya penambahan RKB (Ruang Kelas Baru) di beberapa daerah di Kepri atau gaji Guru honorer SMA/SMK awalnya 1 juta perbulan, menjadi 2 juta perbulan untuk tahun ini belum terealisasi, diharapkan tahun 2019 menjadi prioritas dan terealisasikan, serta agar Pemprov Kepri Mengaudit BUMD, dikarenakan belum ada kinerja yg memuaskan oleh PT. Pembangunan Kepri.
3). Fraksi Demokrat yang disampaikan Wan Norman, yakni biaya perjalanan dinas dan seremoni sudah pantas dihilangkan/kurangi, da. gaji guru honorer SMA/SMK harus segera direalisasikan dan mejadi perhatian secara khusus, maupun serta dinas olahraga khususnya lapangan sepakbola dipindah ke dinas lain.
4.Fraksi Hanura Plus yang disampaikan dr. Yusrizal, yakni sesuai dengan kesepakatan Banggar dan TAPD, kami akan menaikkan gaji honorer Prov Kepri di tahun 2019. Kami berharap sebutan guru honor K1 dan K2 dihilangkan. Jadi tahun 2019 namanya diganti menjadi PTK non ASN dan tahun 2019 anggaran rutinitas perkantoran dan operasional sekolah masih sangat kurang, serta anggaran komisi KPPAD masih sangat jauh, hanya untuk kebutuhan gaji saja, sedangkan operasional KPPAD belum dianggarkan, dan adanya pembangunan sport hall menurut hemat kami, pembangunan tersebut harus sesuai dengan keuangan daerah, saran kami pembangunan sport hall tidak dilaksanakan di tahun 2019 serta meminta agar pemprov kepri mengkaji kembali pengelolaan laut, hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar.
5). Fraksi PKS-PPP yang disampaikan Ing Iskandarsyah, yakni PT. Pembangunan Kepri harus mementingkan rakyat tidak mampu kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan dan Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan harus sesuai dengan UMK dan mendapatkan BPJS Kesehatan, serta diharapkan Pemprov Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah di kepri, dan merealisasikan LPDB dan Jam Krida.
6). Fraksi Kebangkitan Nasional yang disampaikan Sirajudin Nur, yakni Mempertanyakan ke Pemprov Kepri sejauhmana efektivitas dan potensi PAD kepri sejauh ini, – Kondisi PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit, kami mengharapkan tahun 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya, dan Pemprov Kepri melakukan regulasi pajak pendapatan daerah agar mendorong pendapatan keuangan daerah atau BUMD menjadi permasalahan, jadi upaya apa yang dilakukan oleh Pemprov Kepri untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD agar menjalankan sesuai tugasnya.
Dari Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, yang menjadi perhatian dan prioritas di tahun 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD).
Dalam rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Waka I Rizki Faisal, Waka II Husnizar Hood, serta dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Sekda Kepri Arif Fadillah, dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri.
(Hum/Red)
