JAKARTA, – – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghormati usulan yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo tentang perumahan DPR diganti dengan uang. Usulan itu, pasti niatnya baik. Pertimbangannya karena banyak rumah dinas anggota DPR yang ternyata tak dihuni oleh anggota dewan. Namun, Tjahjo memandang perumahan anggota DPR masih diperlukan.
“Pendapat Ketua DPR terkait rumah dinas anggota DPR diganti uang perumahan niatnya baik dengan pertimbangan banyak rumah dinas anggota DPR yang ternyata tidak dipakai anggota DPR karena mungkin sudah punya rumah pribadi di Jakarta,” kata Tjahjo, di Jakarta, Minggu (29/4).
Maka lanjut Tjahjo, demi efesiensi dan agar rumah tidak rusak karena jarang dipakai Ketua DPR mengusulkan sebaiknya diganti saja dengan uang. Tjahjo memahami usulan itu. Namun menurutnya, tidak semua anggota dewan punya rumah di Jakarta. Selain itu posisi anggota DPR adalah sebagai pejabat tinggi negara. Maka fasilitas yang harus disiapkan pemerintah disamping hak protokoler juga disediakan rumah dinas. Ditambah mobil dinas, ruang kerja dan staf ahli.
“Yang saya pahami ruang kerja anggota DPR belum memadai masih setingkat ruang kerja esselon 2. Jadi rumah dinas menurut saya wajib disediakan. Soal dipakai atau tidak ya terserah anggota DPR itu sendiri. Usul tersebut bisa saja dibahas dalam raker DPR komisi terkait,” katanya.
Prinsipnya kata Tjahjo rumah dinas sebagai pejabat negara tetap harus ada. Dann sekarang sudah tersedia. Tentu, tak semua anggota dewan itu berasal dari Jakarta, atau punya rumah di Jakarta. Banyak yang berasal dari daerah. Keberadaan rumah dinas tentunya sangat bermanfaat bagi anggota dewan yang tak punya tempat tinggal di ibukota.
“Anggota DPR kan banyak orang dari daerah seluruh Indonesia yang tentunya tak punya rumah semua di Jakarta,” katanya.
Sumber: Humas Kemendagri
