Sejarah Baru Upah Kepri Dimasa Kepemimpinan Ansar Ahmad: UMP 2027 Naik 9%, Pengusaha dan Pekerja Kompak Sepakati Alfa 0,75
Batam, Radarsatu – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2027 sebesar Rp4.229.356 atau naik sembilan persen dari tahun sebelumnya mendapat apresiasi dari unsur pengusaha dan serikat pekerja. Kesepakatan bersejarah ini dicapai melalui musyawarah dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi di Kantor Cabang Disnakertrans Kepri di Batam.
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, dalam keterangannya di Batam, Jumat, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam proses penetapan upah minimum di Kepri. Untuk pertama kalinya, unsur pengusaha dan pekerja menyepakati besaran alfa yang sama, yaitu 0,75.
“Yang pertama, dari sisi pengusaha memberikan angka 0,5. Kemudian dari serikat pekerja meminta angka 1 alfanya. Rapat sempat deadlock, akhirnya diputuskan supaya dilakukan musyawarah untuk mendapatkan angka mufakat,” ujar Diky.
Diky menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri Tahun 2027 sebesar Rp4.253.968. Nilai tersebut naik Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP Tahun 2026 sebesar Rp3.902.096.
“Ini menjadi yang pertama dalam sejarah penetapan upah di Provinsi Kepri bahwa ketetapan angkanya sama-sama disepakati oleh pekerja dan juga pengusaha, yaitu 0,75,” katanya.
Keputusan penetapan UMP dan UMSP Kepri Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja, dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri juga mengharapkan seluruh pihak dapat memperhatikan, menghormati, dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Diky.
Dengan tercapainya kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, penetapan UMP dan UMSP Kepri 2027 diharapkan mampu menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif serta mendorong kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Riau.





