Gelar Rapat di Batam, Wawako Raja Ariza Desak Pansus Kepri Akomodasi Lima Proyek Strategis
BATAM, Radarsatu.com – Penyelarasan draf tata ruang antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi kunci utama dalam mengunci kepastian hukum sekaligus membuka keran investasi di ibu kota.
Guna memastikan seluruh program strategis daerah terakomodasi dengan sempurna, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza, M.M., turun langsung mengawal Rapat Sinkronisasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Pertemuan tingkat tinggi yang membedah masa depan tata ruang ini digelar di Ruang Rapat Gedung Graha Kepri, Kota Batam, pada Kamis, 11 Juni 2026.
Agenda penting pertengahan Juni 2026 ini secara khusus membedah proses sinkronisasi muatan substantif antara RTRW Kota Tanjungpinang dengan dokumen Revisi RTRW Provinsi Kepri.
Otoritas kota memaparkan bahwa draf RTRW Tanjungpinang yang sebelumnya telah sah mengikat lewat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 sesungguhnya telah melalui fase harmonisasi berlapis di tingkat kementerian.
Berbagai komponen makro, mulai dari ketegasan garis batas wilayah administrasi, sistem interkoneksi jaringan transportasi, zonasi kawasan hutan, pemetaan kawasan rawan bencana, hingga penataan pola ruang khusus Pulau Dompak dipastikan telah berselaras dengan garis kebijakan provinsi.
Dalam forum diskusi tersebut, Wawako Raja Ariza menyodorkan lima draf proyek infrastruktur pelayanan publik milik Pemko Tanjungpinang agar segera diintegrasikan ke dalam draf RTRW Provinsi Kepri.
Lima proyek prioritas tahun anggaran 2026 tersebut meliputi rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru di Kelurahan Dompak, pemusatan kawasan fasilitas pendidikan terpadu beserta taman kota di Sei Jang, zona perlindungan hijau berkelanjutan yang dikombinasikan dengan pusat ekonomi kreatif di Jalan Aisyah Sulaiman, pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Bugis, hingga pembentukan klaster Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah kawasan pesisir.
Raja Ariza menegaskan bahwa usulan penataan ruang yang disodorkan tersebut bukan sekadar proyek fisik mercusuar, melainkan solusi konkret untuk menjawab lonjakan kebutuhan fasilitas publik warga ibu kota.
Pemko Tanjungpinang berharap Pansus RTRW Provinsi Kepri dapat melahirkan produk hukum yang memberikan ruang pemanfaatan lahan yang lebih fleksibel namun tetap taat asas.
Dengan fleksibilitas tata ruang yang terjaga, Tanjungpinang optimistis dapat menciptakan daya tawar investasi yang kompetitif, mempercepat realisasi pembangunan fisik, serta di saat yang sama mampu memproteksi ruang hidup ekologis masyarakat secara berkelanjutan.





