BATAM, Radarsatu.com – Rencana kenaikan tarif listrik di Batam menuai penolakan dari DPRD Kota Batam. Fraksi PKB secara tegas menolak penyesuaian tarif listrik yang dinilai tidak tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belum mereda.
Anggota DPRD Batam dari Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution, menyatakan bahwa masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat, dan kenaikan tarif listrik justru akan semakin membebani.
“Ini sangat memberatkan bagi masyarakat di tengah lesunya ekonomi,” ujar Surya, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, Fraksi PKB menolak dengan tegas rencana kenaikan tarif listrik, terutama bagi masyarakat Batam. Ia juga meminta agar Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menyuarakan keberatan masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Kami berharap Pak Wali dan Ibu Wakil menyurati pemerintah pusat, dan menyampaikan keberatan atas kenaikan tarif listrik ini,” ucap Surya.
Namun, saat dimintai tanggapan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad memilih irit bicara. “Nanti saja ya (soal kenaikan listrik) ini,” jawabnya singkat. Hal serupa juga disampaikan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. “Tanyakan ke Dirut PLN saja ya,” ujarnya singkat sambil berlalu.
Sementara itu, PT PLN Batam telah menggelar diskusi publik untuk menjelaskan kebijakan penyesuaian tarif tenaga listrik yang ditujukan bagi pelanggan rumah tangga mampu dan sangat mampu (daya 3.500 VA ke atas, golongan R2 dan R3), serta pelanggan dari golongan pemerintah (P1, P2, dan P3). Diskusi yang berlangsung Senin (30/6/2025) di Kantor Korporat PLN Batam ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Mendukung Keberlangsungan Energi.”
Forum ini dihadiri berbagai pihak, termasuk jajaran komisaris dan direksi PLN Batam, pelanggan rumah tangga, pejabat pemerintah, perwakilan PT PLN (Persero), Dirjen Ketenagalistrikan, Ombudsman Kepri, DPRD Kota Batam, serta Bapenda Kota Batam.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, mengatakan penyesuaian tarif dilakukan secara selektif dan hati-hati, serta hanya menyasar pelanggan tertentu. Menurutnya, PLN Batam merupakan entitas mandiri yang tidak menerima subsidi atau kompensasi dari pemerintah.
“Pemerintah mengambil keputusan secara hati-hati untuk menerapkan penyesuaian tarif listrik secara selektif,” kata Jisman. Ia menambahkan bahwa langkah ini hanya berlaku untuk pelanggan rumah tangga mampu dan golongan pemerintah, termasuk kerja sama operasional (KSO) suplai listrik ke Pulau Bintan.
Jisman menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan penyedia jasa dan konsumen. “Keseimbangan ini penting agar tercipta margin yang sehat tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik,” jelasnya.
Kepala Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat P. Siadari, turut menyampaikan apresiasinya terhadap upaya PLN Batam menjaga layanan listrik yang andal dan terjangkau. Ia menilai penyesuaian tarif bagi golongan tertentu merupakan langkah realistis.
“Mari kita dukung bersama kebijakan ini sebagai bentuk upaya kolektif menjaga kualitas layanan kelistrikan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Lagat.
Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, memastikan bahwa penyesuaian tarif ini tidak bersifat menyeluruh. Hanya sekitar 7,49% dari total pelanggan yang akan terdampak.
“Penyesuaian ini hanya berlaku bagi golongan rumah tangga mampu dan pemerintah, dengan penyesuaian sebesar 1,43% dari tarif sebelumnya,” jelas Kwin Fo.
Ia berharap forum ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi penyesuaian tarif. “Kegiatan hari ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi manifestasi semangat kebersamaan untuk memperkuat kolaborasi antarpihak,” katanya.
Kwin Fo juga menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga ketahanan sistem kelistrikan Batam. “Kami percaya, sistem kelistrikan yang tangguh hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv)
