KARIMUN, radarsatu.com – Sudah dua kali dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penjualan lahan mangrove di Desa Sugie, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Kepualauan Riau.
RDP kedua pada, Kamis (27/2/2025) digelar setelah rekomendasi DPRD Kabupaten Karimun pada RDP pertama yang meminta masyarakat bertentangan untuk bermediasi tidak terwujud.
RDP yang kedua kalinya di ruang rapat Gedung DPRD Karimun, dipimpin oleh Ketua DPRD, Raja Rafiza.
Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Karimun Sulfanow Putra, Wakil Ketua Komisi III Wiyono, perwakilan BPN Rianda Prima.
Selain itu, Kabid Tata Ruang Dinas PU Erly Sandhya Suputra, Kabag Hukum Pemkab Karimun Nuri Triyana, Camat Sugie Besar Samat.
Keaa Desa Sugie Mawasi, perwakilan masyarakat yang memiliki sporadik serta perwakilan masyarakat yang menolak penjualan lahan.
Hingga rapat yang berlangsung alot berakhir, antara kelompok masyarakat yang bertentangan belum ada kata sepakat.
DPRD Karimun belum bisa memberikan rekomendasi, meskipun ada banyak masukan yang disampaikan.
“Kita lakukan rapat internal dengan Komisi I dan III dulu pada Maret, setelah itu baru disampaikan ke masyarakat apa rekomendasinya,” kata Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza.
Sementara, perwakilan BPN Karimun, Rianda Prima menyebutkan, bersama warga setempat turun ke lokasi.
“Ada sejumlah warga yang menunjukkan titik lahannya. Selanjutnya terdapat 9 koordinat yang diambil saat survei di lapangan, dengan hasil tidak ada yang dapat dijadikan koordinat tertutup yang bisa membentuk bidang tanah di lahan tersebut,” ucapnya.
Sedangkan, Kabid Tata Ruang Dinas PU, Erly Sandhya Suputra menyampaikan, dikarenakan lahan yang luas survei dibagi menjadi 2 tim.
“Dari 6 titik yang kami dapatkan, terdapat 1 titik berada di kawasan lindung yang berlokasi sepanjang pantai, untuk 5 titik lagi berada di pola holtikultura,” katanya.
