5 Bulan TPP ASN Pemkab Karimun Belum Ada Kejelasan

Ketua DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Kabupaten Karimun, Mahadi. (Foto: Kar)

KARIMUN, radarsatu.com – Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemkab Karimun tahun 2024 belum juga dibayarkan.

Para ASN di Bumi Berazam sangat mengharapkan lima bulan hingga akhir tahun 2024 tunjangan penghasilan tersebut segera dicairkan.

Belum juga dibayarkan, Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) mendesak Pemkab Karimun untuk menyetujui permohonan audiensi, dan juga DPRD mengabulkan rapat dengar pendapat (RDP).

“Kemarin suratnya sudah kita layangkan melalui pesan WA,” kata Ketua IPN Kabupaten Karimun, Mahadi, Senin (20/1/2025) sore.

Ia mengatakan, tujuan meminta audiensi dan RDP untuk mempertanyakan kejelasan terkait 5 bulan TPP ASN tahun 2024 yang belum dibayarkan sampai saat ini.

“Kita terus berjuang. IPN minta penjelasan 5 bulan TPP ASN 2024 dibayarkan atau tidak,” tegas Mahadi.

Mahadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Karimun yang telah mencairkan gaji guru serta tenaga pendidik honorer bulan Desember 2024, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) triwulan ke 4 tahun 2024.

“Alhamdulillah, aksi damai yang kita lakukan belum lama ini telah membuahkan hasil. Tinggal lagi 5 bulan TPP ASN 2024 yang kita perjuangkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Karimun, Aunur Rafiq telah membeberkan penyebab lima bulan hingga akhir tahun 2024 TPP ASN tidak dibayarkan.

“Terjadi defisit keuangan di Pemkab Karimun. Hal itu dikarenakan tidak tercapainya PAD dari sektor tambang,” kata Rafiq saat memimpin apel pegawai awal tahun 2025 di Kantor Bupati Karimun, Senin (6/1).

Kemudian, Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Dwiyandri menyebutkan, 5 bulan TPP ASN 2024 akan diakumulasikan ke dalam anggaran TPP tahun 2025.

Namun untuk merealisasikannya, Pemkab Karimun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri), apakah boleh dianggarkan kembali atau tidak di 2025.

“TPP sepertinya tidak bisa tunda bayar. Ini yang akan kita coba, hutang TPP 2024 ditambah TPP 2025 kita gabung baru dibayar,” kata Dwiyandri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *