TANJUNGPINANG, radarsatu.com – Pemerintahan baru Walikota Tanjungpinang Terpilih periode 2025-2030 Lis Darmansyah- Raja Ariza harus kerja berat, hal ini akibat menanggung hutang di Tahun 2025 mendatang.
Hal itu terungkap dalam video podcast yang disiarkan Chanel YouTube Kaba Com baru-baru ini.
Dalam video berdurasi 36.29 Menit itu, Momon Faulanda Adinata selaku pembawa acara yang juga Owner Kaba Com menghadirkan Syafial Evi mantan pejabat teras Pemko Tanjungpinang dan memiliki latar pengalaman cukup panjang mengelola keuangan daerah di Kota Gurindam.
Syafrial Efi mengungkapkan, bahwa dirinya mulai bertugas di Sekretariat Bupati Kepri tahun 1985 di bagian keuangan. Bahkan sejak pertama Pemko Tanjungpinang dibentuk tahun 1999 dirinya sudah dipercaya sebagai Kabag Keuangan dan bahkan pernah jadi Plt. Sekda Tanjungpinang di awal awal kepemimpinan Lis- Syahrul ditahun 2013 lalu.
“Nah inikan kalau melihat track record bapak luar biasa di bidang keuangan,” kata Momon mengawali podcastnya.
Dengan mengangkat tema; “Pemerintahan baru bakal menanggung hutang di tahun 2025” Momon yang pernah menjadi Anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2019-2024 mengungkapkan bahwa sejak tahun 2023 lalu Pemko Tanjungpinang, sempat mengalami tunda bayar sekitar Rp 32 Milyar, yang baru dilunaskan di Maret 2024.
“Kalau dilihat ini agak relatif sehat walaupun tunda bayar,” ungkap politisi partai PPP tersebut.
Namun memasuki tahun 2024, yang sedang masa transisi pemerintahan, hingga dua kali terjadi pergantian Pj Walikota dinamika keuangan Pemko Tanjungpinang ternyata masih sama.
Seperti diketahui Pemko Tanjungpinang kembali mengalami defisit anggaran, untuk menutupinya Program rehabilitasi 100 rumah tak layak huni dibatalkan, Selain itu, TAPD juga melakukan efisiensi anggaran pada semua OPD.
Menjawab hal itu, Syafrial Evi yang masih aktif mengajar di perguruan tinggi tersebut mengungkapkan, penyebab defisif disebabkan faktor nasional, daerah serta di pemko sendiri.
“Bermulai sebelumnya karena Covid, jelas menggerus keuangan daerah di tahun 2021-2022 yang akhirnya terjadi tunda bayar,” kata Syafrial Evi.
Lebih lanjut Syafrial Evi menjelaskan, disaat anggaran sedang di tekan, memasuki 2023 tahapan pemilu juga sudah mulai berjalan.
“Memasuki 2024, kondisi dimana tidak punya SILPA yang diandalkan, nah pada 2024 terjadi lagi perubahan sejumlah kebijakan soal pajak dan disisi lain adanya kewajiban penambahan anggaran makanan bergizi,” jelas Syafrial Evi.
Terkait kenaikan APBD 2025 menjadi hampir Rp 1,1 Triliun juga disinggung Syafrial Evi, meskipun disebabkan adanya opsion pajak, dirinya tidak yakin akan terpenuhi.
“Setiap kenaikan pendapatan, belanja juga ditambah, sedangkan kenaikan opsion pajak daerah sekitar Rp 50 Milyar berlakunya baru di Februari 2025,” ujarnya.
Atas dasar pengalaman yang telah sebelum- sebelumnya itu, Syafrial Evi pun meragukan kemampuan daerah dalam mengatasi likuiditas.
Menanggapi hal itu, pembawa acara Momon Faulanda Adinata menimpali kebijakan automatic adjustment pemerintah yang tidak begitu berjalan sehingga defisit anggaran yang tetap terulang.
Terkait pertanyaan lanjutan, langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar kondisi ini tidak berkelanjutan, Syafrial Evi mengungkap persoalan serupa pernah terjadi beberapa kali di Pemko Tanjungpinang. Meskipun diakuinya pergantian periode pemerintahan, sistem juga ikut berubah.
Menurut Syafrial Evi yang pernah dipercaya tenaga ahli Setwan DPRD Kota Tanjungpinang, Walikota yang baru dibawah Lis Darmansyah dan Raja Ariza akan harus melakukan kerja yang berat.
“Pertama, perlu melakukan peninjauan terhadap APBD yang telah disahkan, kemudian baru melakukan automotif adjusman. Agar jelas mana yang harus di stop kecuali dana yang bersifat wajib ya,” sarannya menegaskan.
Selanjutnya, dikatakannya target 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Lis-Raja harus fokus ke Keuangan dahulu guna mengkaji lagi anggaran yang sudah saat ini, agar menetapkan prioritas anggaran bersama Dewan daripada pembenahan SDM.
“Jadi kalau boleh saran, selaku orang yang yang berpenah berkecimpung di situ,” kata Syafrial Evi.
“Jalan terakhir pinjaman daerah, secara politik perlu dimanfaatkan kalau tidak pemerintahan baru akan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan janjinya,” tambahnya.
Disamping persoalan defisit anggaran yang terjadi pada APBD Kota Tanjungpinang, Syafrial Evi juga menyinggung Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang semakin lama semakin kecil kepada Daerah.
Menimpali hal itu, Momon Faulanda Adinata pun menilai bahwa semakin lama kondisi otonomi daerah semakin berkurang meskipun disisi politik secara umum diambil pusat, Pemerintah Daerah tinggal sebagai pelaksana saja.
Diakhir perbincangan, Momon berharap video podcast tersebut ditonton oleh Lis-Raja dan dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.
“Semoga pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Lis-Raja sukses melewati tantangan ini walaupun berat tapi mampu merealisasikan janji ke masyarakat,” tandasnya.
