TANJUNGPINANG, RADARSATU.com – Ketua Umum Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan turut menghadiri pertemuan warga kampung Nusantara, RT 001, 002, dan 003, RW 006 Kelurahan Air Raja, Tanjungpinang, Sabtu (08/09/2024).
Pertemuan yang dihadiri 472 warga dari kampung Nusantara itu membahas langkah yang akan dilakukan guna menolak perpanjangan 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Citra Daya Aditya (CDA) di kawasan Kelurahan Air Raja dengan luas keseluruhan 253 Haktare tersebut.

Sedikitnya 200 KK telah mendiami lahan tersebut dengan berkebun hingga membuat rumah secara permanen. Bukan tanpa sebab, warga menganggap lahan di kawasan itu telah ditelantarkan selama 30 tahun oleh pihak perusahaan.
Zhen mengatakan, pihaknya siap mengawal aspirasi warga di kawasan itu hingga ke Kementerian bahkan ke Presiden RI.
“Kami akan bawa persoalan ini ke Presiden. Bila perlu kami akan turun ke jalan,” kata Zen.
Zhen mendesak negara segera mengambil alih lahan yang dikuasai PT. Citra Daya Aditya melalui Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut. Karena di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2010 tentang tanah terlantar, yang diperbarui dengan PP No 20 tahun 2021. Negara wajib untuk mengambil alih kembali jika tidak digunakan selama 3 tahun.
Senada dengan itu, Yogga Firmansyah, Sekjen PD Hima Persis Tanjungpinang-Bintan menerangkan akan terus berjuang membersamai masyarakat Kampung Nusantara dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat sebagai warga negara Indonesia.
“Kami siap membersamai ratusan masyarakat sekitar yang ingin berjuang,” ungkapnya.
Sedangkan Purnama Putra, Bendahara PD Hima Persis Tanjungpinang-Bintan menambahkan pemerintah ataupun Kementerian harus dapat mengakomodir apa yang menjadi aspirasi masyarakat kampung Nusantara tersebut.
“Pemerintah perlu memikirkan nasib warga sekitar. Kita lihat sendiri telah terjadi penolakan besar-besaran di kampung Nusantara hari ini. Ini soal nasib ratusan warga Tanjungpinang,” pungkasnya.