Tanjungpinang, Radarsatu.com -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi perhatian khusus terhadap permasalahan orang asing di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk mendeteksi dini sindikat kejahatan internasional.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dengab menggelar dialog kebangsaan di Tanjungpinang, Kamis, yang difasilitasi Badan Kesbangpolinmas Kepri.
Sekretaris Jenderal Direktorat Kewaspadaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didi Sudiana, dalam dialog tersebut menyatakan sejumlah institusi pemerintah meningkatkan pengawasan aktivitas orang asing, dan deteksi dini terhadap sindikat kejahatan internasional di Tanah Air.
Dialog kebangsaan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lembaga pengawas orang asing, dan elemen masyarakat dalam menjaga negara.
“Dialog ini supaya menjadi satu dan bersinergi, dalam menangani kewaspadaan terhadap masuknya orang asing di daerah ini. Pertama, memberikan kontribusi yang bagus, yang kedua mencegah untuk masuknya hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya
Ia menjelaskan, sejumlah rangkaian gejala-gejala dan strategi masuknya sejumlah titik orang asing dan sindikat internasional ke wilayah Indonesia, khusnya Kepulauan Riau.
Berdasarkan data Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, ribuan orang asing masuk ke Indonesia setiap bulan, khususnya di Kepulauan Riau melalui pembebasan visa kunjungan. Pemerintah menilai perlunya kordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah untuk mengawasinya.
“Banyak orang asing yang memanfaatkan kebebasan visa, menjadi tenaga kerja di perusahaan, namun ada keterbatasan dari Imigrasi untuk mengawasinya. Kemudian dibentuk tim terpadu. Imigrasi dengan pemerintah daerah harus saling berkoordinasi,” ujarnya.
Kasubdid Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Masykur, menjelaskan agen sindikat internasional rentan masuk Indonesia melalui berbagai kegiatan sosial. Gejala itu meliputi rangkaian kegiatan sosial antarnegara tanpa disadari.
“Masalah yang diangkat di Kepri dalam dialog kebangsaan ini, berdasarkan letak kawasan Kepri, sebagai gerbang masuknya para pengungsi, tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja. Apakah benar-benar bekerja. Itu yang harus diwaspadai,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan letak geologi, geografis kawasan Tanjungpinang terkenal dengan jalur akses masuknya perdagangan ilegal, penyelundupan narkoba dan tempat transaksi human trafiking. Maka, menurutnya sudah tentu perlu adanya koordinasi antar instansi.
“Bentuk kegiatan yang akan kani lakukan bersama berkoordinasi dengan lintas instansi dan melibatkan masyarakat khususnya. Serta, penyatuan koordinasi seperti Disnaker, Imigrasi, Kepolisan, Badan Kesbangpol dan Kemendagri menjadi urusan bersama,” ujarnya.
Sumber: Kepriprov
