
Tanjungpinang, Radarsatu – Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat kemajuan berarti dalam upaya pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di daerah kepulauan itu kini menyusut menjadi 6,35 persen, atau sekitar 2,86 ribu jiwa.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan Kepri Tahun 2026 di Gedung Daerah Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan data BPS Maret 2025, angka kemiskinan Anambas turun 0,32 poin dari sebelumnya 6,67 persen. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa program yang dijalankan mulai membuahkan hasil, meski masih perlu diperkuat agar manfaatnya merata.
Rakor tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kepri, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., dan diikuti seluruh kabupaten/kota se-Kepri, baik secara langsung maupun daring.
Dalam forum itu, Nyanyang menegaskan bahwa bantuan sosial saja tidak cukup. Anambas dan daerah lain di Kepri harus didorong menuju kemandirian, antara lain melalui keterampilan, lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia juga mengajak pihak swasta dan investor untuk membuka lapangan kerja serta mengutamakan tenaga kerja lokal. Anak-anak nelayan dan petani di pesisir, kata dia, harus dipastikan tetap bersekolah agar kemiskinan tidak diwariskan.
Ketepatan sasaran menjadi penekanan lain dalam forum tersebut. Bantuan harus berbasis data yang valid dan terintegrasi, khususnya untuk Desil 1 dan Desil 2. Selain itu, akses kesehatan dan permodalan UMKM perlu diperkuat.
Sementara itu, Provinsi Kepri sendiri mencatat angka kemiskinan 4,09 persen, terendah keempat secara nasional. Capaian itu menjadi motivasi untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem sesuai target RKPD.
Bagi Anambas, penurunan menjadi 6,35 persen bukan akhir dari segalanya. Program pengentasan kemiskinan harus terus berlanjut, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan warga kepulauan, terutama kelompok rentan di pulau-pulau terluar.





