BINTAN, Radarsatu.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) resmi meluncurkan program pemanfaatan sisa bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau. Peluncuran yang digelar di Tanjung Moco, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (28/07), menandai dimulainya proyek percontohan nasional untuk pengelolaan sisa tambang secara legal dan produktif.
Program ini merupakan inisiatif dari Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) yang dikoordinir langsung oleh Kemenko Polkam. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah petinggi, seperti Wamenko Polkam RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Plt. Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, serta perwakilan dari Kejaksaan Agung dan unsur FKPD Kepri.
Pelaksanaan program di Kepulauan Riau menjadi langkah strategis Pemerintah untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari sisa hasil tambang, khususnya bijih bauksit yang sebelumnya terabaikan. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 2.000.450 metrik ton sisa bijih bauksit tersebar di sejumlah titik stockpile di wilayah Bintan dan Tanjungpinang, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp. 1,4 Triliun dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bupati Bintan, Roby Kurniawan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program ini. Menurutnya, pemanfaatan sisa bijih bauksit secara legal, tertib dan berkontribusi bagi negara merupakan langkah positif yang patut diapresiasi.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung langkah Pemerintah Pusat. Ini adalah bentuk pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya kurang dimaksimalkan dan kini dapat menjadi kontribusi nyata termasuk bagi penerimaan negara” ungkap Roby.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Bintan masih menunggu hasil verifikasi jumlah titik stockpile yang ada di wilayahnya. Proses identifikasi dan pemetaan terus dilakukan oleh Tim Teknis untuk memastikan data yang akurat sebelum dilakukan langkah lebih lanjut.
“Untuk di Bintan sendiri, kami masih menunggu hasil final jumlah titik lokasi yang mengandung sisa bijih bauksit. Kami siap berkoordinasi dan mendukung penuh pelaksanaan di lapangan” tambahnya.
Roby juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini nantinya akan sangat bergantung pada sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Kami percaya bahwa jika program ini dijalankan dengan tepat, maka tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, tapi juga meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam” pungkasnya.
