LINGGA, Radarsatu.com – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga menyerahkan secara simbolis klaim santunan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dalam dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Daik Lingga, Rabu (23/07) Pagi.
Penyerahan simbolis sebanyak 4 klaim Jaminan Kematian (JKM) kepada para ahli waris dengan total nilai santunan Rp 168.000.000,-. Dari 4 peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut, 3 diantarnya berlatar belakang nelayan, masing-masing atas nama Nizam, Hamzah dan Aris Prasetyo, sedangkan 1 peserta lagi tenaga honorer atas nama Jasman.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Iwan Kurniawan mengatakan hal ini sebagai komitmen BPJS Ketenagakerjaan guna mendukung Visi-Misi Pemkab Lingga, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat baik pekerja formal dan informal.
“Penyerahan klaim ini simbol kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya. Sekaligus bukti nyata jaminan sosial tak sekedar formalitas, namun menyentuh langsung ke masyarakat,” kata Iwan Kurniawan.
Iwan juga menegaskan kedepan pihaknya terus menjadi kolaborasi dengan Pemkab Lingga untuk memastikan tidak ada pekerja yang terlewati oleh perlindungan jaminan sosial.
Diketahui dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Lingga 2026 itu juga dibahas upaya Pemkab Lingga mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di sektor informal.
Musrenbang RKPD ini juga menjadi forum dalam mengevaluasi program -program yang telah berjalan dan memonitor perkembangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah.
“Hal ini penting untuk memastikan program berjalan efektif dan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Lingga, lanjut Iwan selama ini cukup mendukung dalam bentuk kebijakan, anggaran dan berbagai fasilitas untuk memfasilitasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Iwan.
Iwan juga menjelaskan diantara bentuk dukungan nyata dari Pemkab Lingga diantaranya telah memberikan subsidi iuran bagi pekerja informal khususnya nelayan.*
