KARIMUN, Radarsatu.com – Anggaran pekerjaan belanja pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang dialokasikan tak sebesar direncanakan sebelumnya.
Pembangunan MPP pada tahun 2024 nilainya mengalami penyusutan sangat jauh imbas refocusing dan efisiensi anggaran.
Terjadinya pengurangan nilai kontrak tersebut, mengakibatkan perubahan lingkup pekerjaan yang ada.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Erly Sandhya Suputra, S.T, M.Eng mengatakan, pekerjaan belanja pembangunan MPP yang dilaksanakan PT Anugrah Rezeki Prima dengan nilai kontrak Rp 17.772.270.000 tanggal 17 November 2023.
Namun, berjalannya waktu kabupaten Karimun mengalami refocusing anggaran belanja yang mengakibatkan berkurangnya nilai kontrak tersebut.
“Nilai awalnya Rp 17,7 miliar, karena terdampak refocusing berkurang menjadi Rp 3.703.863.000. Pengurangan nilai kontrak ini mengakibatkan perubahan lingkup pekerjaan yang ada,” ungkap Erly, Rabu (9/7).
Lanjutnya lagi, sampai dengan Desember 2024 progres di lapangan selesai 100 persen terhadap nilai kontrak yang sudah di refocusing.
Pembayaran termin 100 persen pekerjaan dilaksanakan setelah melalui audit tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tanggal 26 Februari 2025.
“Pembayaran termin 95% dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025. dan sisa sebesar 5% belum dibayarkan sampai dengan masa pemeliharaan berakhir,” jelas Erly.
Pengerjaan pembangunan MPP Kabupaten Karimun akan selesai Desember 2025, ditargetkan pada awal 2026 bisa diresmikan.
Bupati Karimun, Iskandarsyah mengatakan, pembangunan MPP merupakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, bentuk nyata dari amanah Mendagri saat retret kepala daerah, yakni bangun birokrasi yang melayani, bukan menyulitkan.
Hadirnya MPP menjadi bagian dari upaya strategi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi.
Selain itu, dapat memangkas waktu dan biaya yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Kami paham betul, betapa sulitnya warga di pulau-pulau harus naik kapal atau speedboat dari pagi hari, bahkan kadang bermalam di Pulau Karimun, hanya untuk mengurus satu surat keterangan atau izin usaha. MPP ini dibangun agar ke depan, semua urusan penting seperti KTP, KK, perizinan, dan layanan lainnya cukup di satu tempat. Prosesnya cepat, transparan, dan tidak perlu lagi bolak-balik antar kantor,” ungkap Iskandarsyah.
Dikatakannya, pembangunan MPP selaras dengan visi pemerintahan IsRock, yang ingin menjadikan ‘Karimun sebagai wilayah yang ramah investasi’.
Dengan adanya MPP, proses birokrasi di berbagai sektor diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.
Selain itu, pembangunan MPP juga merupakan bagian dari konsen pemerintahan IsRock dalam membuka pintu investasi yang lebih luas di Karimun.
Di gedung MPP nantinya akan ada beberapa Instansi dan Dinas yang tergabung memberikan pelayanan dalam satu gedung diantaranya, DPMPTSP, Capil, PUPR, Disperindag, LH, Dinkes, Bapenda, juga dari instansi vertikal seperti Bea Cukai, Imigrasi, BPN.
Dengan perizinan yang lebih mudah, diharapkan investasi masuk semakin meningkat, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di daerah ini.
“MPP ini adalah wujud nyata dari perhatian kami kepada masyarakat dan investor. Doakan agar MPP ini cepat selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari Kundur, Moro, Durai, Buru, Belat, dan seluruh wilayah Kabupaten Karimun,” harap Iskandarsyah mengakhiri.
