DPRD Batam Soroti Distribusi Minyak Goreng, PT SON Diminta Ungkap Data Produksi dan Pasokan

Anggota Komisi III DPRD Batam, Ruslan Sinaga.F-Istimewa

BATAM, Radarsatu.com – DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dan PT Sinergy Oil Nusantara (SON), Selasa (1/7/2025). Agenda utama rapat ini adalah membahas kebutuhan dan distribusi minyak goreng di Kota Batam.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Ruslan Sinaga, menyoroti pentingnya transparansi data produksi dan distribusi minyak goreng yang dipasok PT SON. Ia meminta penjelasan menyeluruh mengenai alokasi pasokan untuk konsumsi lokal maupun luar daerah.

“Kami ingin tahu, produksi PT SON ini dialokasikan ke mana saja? Berapa persen untuk kebutuhan masyarakat Batam dan berapa yang dijual ke luar daerah? Ini penting untuk mengetahui keseimbangan pasokan,” ujar Ruslan.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga meminta Disperindag menyampaikan estimasi kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat Batam secara keseluruhan. Langkah ini dianggap krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta upaya antisipasi terhadap potensi kelangkaan di kemudian hari.

Ruslan mengungkapkan bahwa RDP ini merupakan respons atas kejadian kelangkaan minyak goreng lokal yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dan meresahkan masyarakat. DPRD ingin memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Kami tidak ingin kejadian kekosongan minyak goreng terulang. Maka kami perlu memastikan bahwa produksi dan distribusi minyak lokal berjalan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Namun, dalam pelaksanaan rapat, baik PT SON maupun Disperindag belum dapat memberikan data rinci yang diminta. Hal ini menuai kekecewaan dari pihak DPRD, mengingat permintaan data telah disampaikan sebelum RDP berlangsung.

“Kami kecewa karena data yang kami minta tidak disiapkan. Padahal sudah disampaikan jauh-jauh hari. Maka kami akan jadwalkan ulang RDP ini,” tegas Ruslan.

RDP lanjutan akan dijadwalkan dalam waktu dekat. DPRD Batam berharap semua pihak dapat membawa data yang akurat dan lengkap agar proses pengawasan dan pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *