TANJUNGPINANG, radarsatu.com – Pengurus Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Kepri dan R3 PPPK Kota Tanjungpinang melakukan pertemuan silahturahmi bersama Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah pemilihan Kepri, Ismeth Abdullah. Pertemuan yang disejalankan kunjungan dapil tersebut, berlangsung di Hotel Pelangi Kota Tanjungpinang pada Selasa (18/03) malam.
Dalam kesempatan itu, Ketua Forum PPPK Provinsi Kepri Muhammad Haekal yang didampingi Joni Sandra selaku Sekretaris dan Irwan Setiawansyah Bendahara dan sejumlah perwakilan PPPK dari beberapa instansi OPD Provinsi Kepri itu menyampaikan keluh kesah pihaknya tekait polemik penundaan jadwal pelantikan PPPK oleh KemenPAN RB beberapa waktu lalu.
“Kami di Kepri sepakat ikut menolak penundaan pengangkatan PPPK, sebagaimana yang terjadi di daerah lainnya secara nasional,” ucap Haekal.
Meski begitu menurut Haekal pihaknya tetap memberi ruang dan kepercayaan kepada Gubernur Kepri untuk bekerja, menyusul keluarnya Inpres soal CASN 2024, dimana pengangkatan CPNS dilakukan bulan Juli dan PPPK Oktober 2025.
Haekal juga mengungkapkan data bahwa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri ada sebanyak sebanyak 3229 orang yang telah dinyatakan lulus PPPK Tahap I.
“Kami mewakili rekan-rekan PPPK Pemprov Kepri sangat mengapresiasi dan terimakasih Bapak Ismeth telah mengundang kami bersilahturahmi terkait surat yang kami sampaikan ke Bapak,” ungkap M Haekal.
“Harapan kami lewat DPD RI bisa menyampaikan ke BKN agar mempercepat proses verifikasi agar Gubernur bisa segera melantik Calon PPPK,” pintanya.
Sementara nasib yang lebih tidak lebih baik dialami sekitar 854 orang Honorer Pemko Tanjungpinang, dimana ratusan Honorer yang telah mengabdi belasan tahun itu dinyatakan tidak lulus PPPK lantaran belum adanya Formasi yang tersedia bagi mereka.
“Meski sudah mengikuti seleksi, nasib tidak jauh beda. Saya mengabdi 15 tahun di Pemko Tanjupinang bagian Kesra, jadi kami mohon solusinya,” kata Zulbahri R3PPPK Kota Tanjungpinang.
Zulbahri berharap adanya penudaan mereka bisa disisipkan ikut dimasukkan dalam PPPK.
“Kami sebelumnya sudah menyampaikan aspirasi ke DPRD Tanjungpinang, bahkan ada rencana mau di pertemukan ke KemenPAN RB tapi ga jadi,” keluhnya.
Zulhabri yang bekerja di Dispora Pemko Tanjungpinang ini mengungkapkan bahwa Pekerja Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 2 ribu lebih namun yang diusulkan tidak sesuai database BKN, dan formasi yang dibuka sekitar 567.
Menanggapi berbagai persoalan dan aduan yang disampaikan Forum PPPK Provinsi Kepri dan Forum R3PPPK Kota Tanjungpinang tersebut, Ismeth Abdullah selaku Anggota DPD mengaku telah mendengar permasalahan tersebut.
“Permasalah seperti ini memang berat, jadi harus berjuang lebih keras terlebih kondisi keuangan yang sulit, Disi lain pembangunan dan pengangguran masih banyak yang harus diatasi,” ujar Ismeth Abdullah.
Meski begitu Gubernur Kepri periode pertama itu tidak setuju jika calon PPPK harus dijadikan korban hingga ditunda pengangkatannya.
Ismeth pun berharap calon ASN di Kepri yang telah dinyatakan lulus itu bisa segera di lantik dan menerima SK pengangkatan.
Ismeth pun meminta agar CASN yang tergabung dalam Forum PPPK membuat surat usulan tertulis.
“Teman-teman harus menuangkan dalam surat supaya jelas, ketika saya rapat bersama eksekutif bisa menjadi pegangan,” jelas Ismeth Abdullah.
Ismeth pun berharap Pemerintah tidak mengabaikan tenaga kerja dengan menunda nunda pengangkatan mereka para calon PPPK.
“Pemerintah harus perhatikan kebutuhan karyawan sendiri daripada kebutuhan proyek-proyek.
“Jangan kecewakan rakyat kecil dengan tunda-tunda lagi, jangan abaikan dan semena-mena terhadap CASN” tandas Ismeth Abdullah.
