ANAMBAS, radarsatu.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak kunjung menerima tunjangan penghasilan tambahan (TPP) sejak awal tahun (Januari-Februari) mulai menjerit atas beban hidup yang mereka tanggung.
Ria salah seorang ASN Anambas mengungkapkannya kepada Redaksi radarsatu.com. Dimana dirinya bersama ratusan ASN di Pemkab Anambas saat ini menghadapi kesulitan menjalani hidup.
“Jujur kami lelah dan kesulitan, karena kita tahu sendiri harga kebutuhan pokok di Anambas serba mahal,” ungkapnya.
Beban tersebut semakin dirasa berat terlebih bagi ASN yang sebagian merupakan perantau dimana mereka tak hanya kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal/ kontrakan rumah hingga biaya sekolah anak yang harus dibayarkan.
“Sebagian kami perantau dari kebutuhan sehari-hari sampai tempat tinggal harus bayar, belum sekolah anak ditambah pilu di bulan Ramadhan,” tambahnya.
Demi bertahan hidup para ASN yang hanya mengandalkan penghasilan dari gaji bahkan terpaksa harus menjual berbagai barang yang yang bisa diuangkan.
“Ada dari teman yang harus menjual perabotan rumah, jual botol galon, yang ada dirumah, jual panci demi beli beras,” ujarnya pilu.
Bahkan dirinya pribadi juga merasakan pilunya hati, tatkala anaknya yang baru berusia setahun tiba-tiba merengek minta susu.
“Anak saya umur 1 tahun, sudah 2 minggu ini tidak terlebeli susu, hanya pakai air putih sebagai ganti,” jelasnya.
Ria bersama ratusan ASN dan PTT Anambas lainnya sangat berharap TPP untuk kelangsungan hidup mereka.
“Bukan hanya kami, para pedagang juga meredakan dampak dari ini data beli masyarakat jauh menurun bahkan ada sebagian pedagang gulung tikar.
“Kami lelah bang, sudah tidak ada yang bisa kami jual saat ini hanya tersisa anggota tubuh kami,” tandasnya.
Sementara itu sebelumnya Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar di salah satu media mengatakan, pihaknya telah membayarkan gaji seluruh PTT untuk bulan Desember 2024.
Namun terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang masih tertunggak dan belum bisa dibayarkan disebabkan ketersediaan anggaran daerah yang belum mencukupi.
“Kalau TPP belum kita bayarkan, anggaran belum cukup. Kalau anggaran tersedia tentu kami akan prioritaskan hak pegawai,” tegasnya.
