TANJUNGPINANG, radarsatu.com – Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (DPM UMRAH) menolak dan mengecam kebijakan pemangkasan anggaran organisasi kemahasiswaan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam tahun anggaran 2025.
Keputusan ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan program-program organisasi mahasiswa yang telah direncanakan, yang kini terancam tidak dapat berjalan akibat penarikan anggaran oleh pemerintah pusat.
Ketua DPM UMRAH melalui Wakil Ketua, Muhammad Ginanjar, menyatakan sikap tegas menentang kebijakan tersebut. Mahasiswa yang akrab disapa Agin ini menilai bahwa pemangkasan anggaran organisasi mahasiswa (Ormawa) yang dilakukan melalui Kemendikti Saintek merupakan bentuk pembatasan aktivitas mahasiswa di kampus.
“Kebijakan pemangkasan anggaran ormawa yang informasinya mencapai 60% ini membuat aktivitas para aktivis kampus lumpuh. Kami mencium adanya unsur kesengajaan yang dapat menghambat pergerakan mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah,” ujar Agin kepada media di Dompak, Tanjungpinang.
DPM UMRAH menegaskan bahwa keberadaan organisasi kemahasiswaan di kampus memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi mahasiswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.
Dengan adanya pengurangan anggaran secara signifikan, berbagai program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan kontribusi terhadap masyarakat terpaksa terhenti.
Mahasiswa UMRAH berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memberikan solusi yang tidak merugikan organisasi kemahasiswaan. DPM UMRAH juga mengajak seluruh elemen mahasiswa di Indonesia untuk bersatu dalam menyuarakan aspirasi agar hak-hak mahasiswa tetap terlindungi dan organisasi kemahasiswaan dapat terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Hingga berita ini dimuat kami masih meminta konfirmasi kepada kampus-kampus di Tanjungpinang yang anggaran ormawanya dikabarkan kena pemangkasan anggaran.
