NATUNA, RADARSATU.COM – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin meminta pemerintah menindak tegas kapal yang melanggar zona tangkap di Natuna.
Pasalnya hal itu menjadi keluhan para nelayan di Kabupaten Natuna. Terlebih hal itu sudah menjadi ketentuan perihal zona tangkap ikan.
Akibatnya para nelayan lokal pun merugi lantaran mereka hanya menggunakan alat tradisional.
Sedangkan kapal yang masuk kerap kali menggunakan alat tangkap yang lebih modern.
“Saya dorong PSDKP dan DKP Kepri tindak tegas kapal-kapal yang melanggar zona tangkap,” katanya, Selasa (3/12).
“Nelayan lokal mengeluh hasil tangkapannya menurun drastis karena kapal besar dengan peralatan modern melakukan aktivitas di zona nelayan lokal,” tambah Wahyu.
Wahyu berharap, pemerintah dapat mengambil langkah tegas terkait hal tersebut. Kemudian, juga pelanggar tersebut harus memberikan kompensasi kepada nelayan lokal yang merugi.
“Kapal yang melanggar zona tangkap tidak hanya kena denda. Mereka juga harus beri kompensasi ke nelayan agar jera,” harapnya.
Wahyu juga meminta PSDKP dan DKP Kepri melakukan sosialisasi dan pengawasan secara intensif.
“Saya ingin kejadian serupa tidak terjadi lagi karena tujuan dari penetapan zona tangkap untuk memastikan kesejahteraan nelayan lokal,” tambahnya.
