BATAM, RADARSATU.COM – Debat pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2024 menghadirkan sejumlah pernyataan perihal investasi di Pulau Rempang, Batam, yang jadi polemik beberapa waktu belakangan.
Munculnya pembahasan itu pada sesi tanya jawab antar paslon yakni Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura dengan Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq.
Salah satu momennya ialah pada saat Rudi menanyakan sikap Ansar pada jalannya investasi Rempang Eco City. Hal itu lantaran Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Apa saudara mendukung sepenuhnya dan apa bentuk dukungan konkrit saudara untuk pelaksanaan Rempang Eco City?” kata Rudi, Sabtu (02/11) malam itu.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ansar menilai bahwa satu daerah akan maju dan berkembang jika mampu mengembangkan investasi di daerah.
Menurutnya, investasi biasanya akan memperluas lapangan kerja akan membangun subsistem ekonomi-ekonomi baru dan setiap investasi pasti menjadi efisientrum ekonomi baru.
“Oleh karena itu saya selaku wakil pemerintah pusat pasti memberikan dukungan investasi. Sejauh investasi itu memberikan nilai tambah besar buat masyarakat,” jawab Ansar.
Tak hanya itu, Ansar juga sempat menyinggung hal-hal yang terjadi di Tanjung Banun dan Rempang.
Ansar menilai, gejolak yang terjadi karena faktor sentuhan baik pemerintah dan komunikasi publik.
“Persoalannya hanya sentuhan baik kita saja ke masyarakat. Bagaimana komunikasi publik kita ke masyarakat? Mendudukkan ini bersama-sama masyarakat, membicarakan ini bersama para investor,” tuturnya.
Paslon nomor urut 1 itu meyakini, permasalahan yang ada tidak akan terjadi bila adanya komunikasi publik yang baik serta humanis.
Tanggapan Rudi
Atas jawaban Ansar, Rudi menyebut Rempang Eco City adalah proyek nasional. Maka, Gubernur Kepri ikut bertanggung jawab tentang investasi tersebut.
Namun pada realisasiya, peran tersebut tak ia terwujud sehingga hanya mengandalkan kepala Badan Pengusahaan (BP) dan Wali Kota Batam.
“Tapi dalam pelaksanaan lapangan sendiri ini tidak terwujud dari seorang Gubernur provinsi mendukung Rempang. Hampir 100% itu dibiarkan oleh seorang kepala BP dan wali kota menangani permasalahan Rempang-Galang,” ujarnya.
“Kalau komunikasi ini baik, Rempang tidak akan jadi demikian karena di Republik Indonesia, ganti relokasi yang tertinggi di Indonesia ada di pulau Rempang sendiri,” tambah Rudi.
Wali Kota Batam itu pun menilai, jika Gubernur Kepri mendukung 100 persen maka investasi itu akan menguntungkan kedua pihak.
Tanggapan Ansar
Atas pernyataan Rudi, Ansar kembali mengungkit perihal komunikasi publik yang merangkul semua elemen masyarakat.
Ansar pun mengaku telah beberapa kali mengikuti pertemuan perihal investasi di Rempang. Namun, ia merasa tidak dianggap dalam jalannya investasi tersebut.
“Sebagai seorang Gubernur, saya beberapa kali mengikuti pertemuan berkaitan dengan Rempang. Akan tetapi mungkin Gubernur tidak dianggap waktu itu maka itu dianggap kewenangan sepenuhnya BP Batam,” ujarnya.
Selain itu, Ansar juga menyebut bahwa konsep pada Tanjung Banun dan lainnya justru muncul setelah kehadiran Pemprov Kepri di Rempang.
“Bahkan akhirnya konsep Tanjung Banun dan lain sebagainya itu justru setelah kami hadir datang ke Rempang. Bahas dengan tokoh-tokoh masyarakat mungkin bisa tanyakan dengan Pak Gerisman dan kawan-kawan,” ujarnya.
“Akhirnya diputuskan itu dilakukan secara bertahap dan Alhamdulillah proses ini berjalan,” tambah Ansar.
Ia melanjutkan bahwa tidak ada persoalan yang sulit kalau mau mendengarkan. Kemudian, jika ingin melakukan sesuatu justru pihak yang menentang-mentang dapat diajak dialog.
Ansar juga sempat menyebut investasi di Bintan Alumina Indonesia (BAI) saat ia menjabat sebagai Bupati Bintan sebagai contoh,
“Bagaimana Bintan Alumina Indonesia ketika saya jadi Bupati lebih dari 1.000 hektar. Di sana kita bebaskan tidak ada satupun persoalan apa-apa sekarang sudah 20 triliun lebih terbangun,” lanjut Ansar.
Baginya, kunci utama adalah persoalan komunikasi publik saling menghargai, dan setara. Kemudian tidak memandang orang lain rendah dan tidak memandang yang berlawanan adalah musuh.
Akan tetapi, semua harus dirangkul secara baik dan jika itu memberikan nilai tambah besar buat rakyat buat masyarakat dengan jaminan-jaminan yang pasti maka ia yakin tidak ada yang menolak.
