BATAM, RADARSATU.COM – Komisi III kembali mengundang Dinas PUPR dan Pertanahan serta Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau guna mendengar penjelasan lebih lanjut terkait rencana perbaikan Kantor DPRD di Gedung Graha Kepri Batam, Selasa (24/1/2023).
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dan Pertanahan Hendrija mengatakan setelah dihitung ulang secara detail, anggaran yang dibutuhkan dalam perbaikan gedung kantor DPRD Kepulauan Riau mencapai Rp 7,2 miliar. Jumlah tersebut turun dari pemaparan pertama yang mencapai sekitar Rp 17 miliar.
Dari anggaran tersebut ada dua item perbaikan yang utama yakni penggantian atap dan penggantian plafon kantor DPRD Kepulauan Riau. “Dua item ini yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, kemudian menyusul kerusakan yang lain,” jelas Hendrija.
Kemudian, terkait mekanikal dan elektrikal yang rencana semula akan diganti total hanya diperbaiki karena menurutnya masih bisa digunakan.
Untuk lama proses pengerjaannya, Hendrija menjelaskan minimal membutuhkan waktu sekitar enam bulan. “Enam bulan belum termasuk dengan lelang proyeknya,” bebernya.
Sekretaris DPRD Kepulauan Riau Martin L Maromon mengatakan, anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan gedung kantor DPRD tersebut rencananya akan menggunakan biaya tak terduga (BTT) APBD tahun 2023. “Setelah konsultasi dengan Pak Sekda, beliau menyarankan menggunakan BTT yang saat ini masih ada sebesar Rp 5 miliar,” ungkapnya.
Jika melihat sisa besaran BTT yang ada, anggaran perbaikan gedung kantor DPRD masih kurang sekitar Rp 2,2 miliar. Ia menjelaskan sesuai arahan Sekda Provinsi Kepulauan Riau kekurangan tersebut bisa diambil melalui perkada atau pilihan lain dengan dianggarkan di APBD Perubahan 2023. (*)
