Kepala OPD Diminta Susun Manajemen Resiko Setiap Kegiatan

Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri ikuti FGD. (Foto: istimewa).

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM –Tahun 2023 semua kegiatan harus menerapkan bagaimana manajemen resikonya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara membuka secara resmi Forum Group Discussion (FGD).

Dihelat sebagai wadah Penyusunan Manajemen Resiko pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Mengusung tema “Manajemen Resiko sebagai Alat Kontrol Pencapaian Sasaran OPD di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau”.

Acara ini dihadiri seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri. Diselenggarakan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, selama dua hari, 18-19 Oktober 2022.

Pada kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Auditor Pratama, Rangga Danang Farandy dan Auditor Muda.

Hadir juba, Andreas Priahdo Purba serta Inspektur Daerah Provinsi Kepri ST. Irmendas sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Adi Prihantara mengatakan bahwa, resiko atau hambatan terjadi karena kurangnya komitmen dan integritas dalam pelaksanaan kerja.

“Kunci dari manajemen resiko yaitu komitmen dan integritas. Tentunya tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan kedepannya,” ujar Sekdaprov Adi.

Adi juga menegaskan agar, pejabat pelaksana terus memperhatikan perencanaan dan proses administrasi dalam suatu kegiatan.

“Kembali saya ingatkan, dalam semua kegiatan harus mengedepankan, pentingnya perencanaan yang matang. Pemetaan sumberdayanya, tujuannya, kegiatannya, manfaatnya, arahnya, dan sasarannya bagaimana, semua itu harus dapat dirancang terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya,” tegas Sekdaprov Adi.

FGD penyusunan manajemen Resiko tersebut diharapkan menjadi tools atau alat yang dapat memacu percepatan pembangunan Kepri sebagai upaya terwujudnya visi misi Pemprov Kepri.

“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, rama lingkungan, dan unggul dibidang maritim,” tuturnya.

Adi mengimbau agar pejabat pelaksana dan APIP Provinsi Kepri berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

“Perubahan terus berjalan. Barang siapa yang tidak siap akan perubahan, maka akan tertinggal. Tidak ada lagi zona nyaman sekarang, kita harus terus segera menyesuaikan diri dengan keadaan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *