JAKARTA, RADARSATU.COM – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad bersama Bupati Karimun, Aunur Rafiq menemui Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis (2/6/2022) kemarin.
Pertemuan tersebut merupakan upaya Pemprov Kepri dalam melakukan koordinasi terkait pengembangan bandar udara Karimun dan juga pelabuhan Malarko.
Dalam pertemuan itu, Ansar meminta Menhub segera membuka jalur penerbangan Wings Air rute Tanjungpinang-Karimun dan Pekanbaru.
“Suatu daerah akan sulit berkembang jika akses keluar dan masuknya masih belum memadai. Minimal harus ada bandara yang layak di satu daerah, bandara yang bisa untuk mendarat boeing 737,” katanya.
Untuk Bandara Karimun tahun ini Pemprov Kepri telah menghibahkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembebasan lahan perpanjangan runwey bandara Karimun.
Saat ini panjang ruway bandara karimun hanya 1600 meter dan akan diperpanjang hingga minimal 2000 meter.
Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan koordinasi pinjam pakai kawasan hutan yang ada untuk perpanjangan bandara dimaksud.
“Kita harap semuanya lancar. Pokoknya kita gak bakal bosan untuk terus datang ke pusat untuk menanyakan perkembangan apa yang kita minta. Ini semua agar perekonomian Kepri bisa berkembang merata dan masyarakat sejahtera,” ujarnya.
Ansar menjelaskan, pembangunan pelabuhan Malarko sedang dalam tahap design penataan pelabuhan kontainer karana posisi Karimun sangat strategis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura serta dekat juga dengan Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Kedua Provinsi ini saling membutuhkan bahan kebutuhan pokok.
“Karimun sendiri memiliki potensi pengembangan bidang kemaritiman yang memiliki peluang investasi sangat besar, dan sekarang banyak investor yang ingin berinvestasi didalamnya. Peluang ini harus kita tangkap, caranya dengan mempermudah akses itu tadi,” jelasnya.
Selesai dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ansar bersama Rafiq, staff Khusus Gubernur Sarafuddin Aluan dan Kadiskominfo Kepri Hasan bergegas ke kantor Kemenko Perekonomian RI.
Disana Ansar diterima oleh Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.
Ansar menjelaskan, sebagai daerah yang terintegrasi dengan FTZ, Karimun sangat membutuhkan fasilitas bandara yang memadai. Saat ini bandara di Karimun belum bisa disinggahi pesawat berbadan besar, sehingga perlu di perpanjang.
“Kita berharap hingga akhir 2023 nanti bandara Karimun sudah bisa disinggahi pesawat yang besar. Dengan demikian, saya yakin perekonomian akan hidup,” jelasnya.
Ansar menambahkan, untuk membenahi bandara Karimun membutuhkan dana yang tidak sedikit, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp180 miliar. Adapun dana yang ada baru terkumpul sebesar Rp120 miliar dari Kemenhub dan Rp10 miliar dari APBD Pemprov Kepri untuk pembebasan lahan.(*)
