BATAM, RADARSATU.COM – Terkait pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) ULP Tanjung Balai Karimun, saat ini masih terjadi kerusakan pembangkit listrik berdaya 2×7 megawatt (MW).
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Siadari perintahkan PLN untuk mempercepat ‘progress recovery’ pembangkit tersebut agar dapat bekerja secara maksimal.
Hal itu disampaikan Lagat saat menghubungi Yusra Helmi, selaku Kepala Cabang PLN Wilayah Kepulauan Riau melalui via telepon, Rabu (25/5/2022) kemarin.
Dalam percakapan tersebut, Yusra Helmi mengatakan bahwa pembangkit yang sempat mengalami kerusakan itu saat ini sudah selesai diperbaiki, namun belum dapat beroperasi secara maksimal.
“Beliau mengatakan, kemampuan daya listrik pembangkit usai dilakukan maintenance hanya 5 megawatt. Jadi saya minta pihak PLN percepat progress recovery nya supaya segera beroperasi maksimal,” kata Lagat melalui pesan suara kepada tim Humas Ombudsman RI Kepulauan Riau.
Selain percepatan progress recovery, Lagat juga meminta PLN mempercepat pengaktifan pembangkit alternatif tenaga diesel yang dikatakan oleh Yusra didatangkan dari Bangka Belitung untuk menutupi kekurangan daya listrik yang meningkat pasca lebaran dan akibat kenaikan suhu.
“Pembangkit alternatif itu, informasinya dipasang pertengahan Juni 2022, namun saya minta percepat seminggu lebih awal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi bersamaan dengan semakin membaiknya fungsi pembangkit yang sempat rusak,” ujarnya.
Untuk diketahui, Yusri menyebutkan, selain dikarenakan adanya kerusakan pembangkit, pemadaman bergilir di Kabupaten Karimun juga disebabkan adanya peningkatan suhu yang menyebabkan penyerapan daya listrik semakin besar serta terjadi tren kenaikan puncak kebutuhan daya listrik pasca lebaran dari 28-29 MW menjadi 36 MW.
Sehingga tanpa diaktifkannya pembangkit alternatif tenaga diesel itu, kebutuhan listrik di Kabupaten Tanjung Balai Kariumun tidak mencukupi.
Untuk saat ini, Lagat berharap agar PLN melakukan manajemen pengurangan durasi pemadaman listrik agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Menunggu pembangkit utama serta pembangkit alternatif bekerja dengan baik, saya harap PLN bisa kurangi durasi pemadaman listrik. Biasanya 4-5 jam pertitik perhari, mungkin bisa dikurangi jadi 3 jam saja agar tidak terlalu ganggu aktivitas masyarakat,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau itu,” tambahnya. (*)
