Perangkat Daerah Belum Siap, HIPKI Minta Pusat Tak Menolak Layanan Perizinan

Ketua Umum Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI), Ady Indra Pawennari. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, RADARSATU.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menolak pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, (Komoditas kuarsa).

Penolakan itu menyusul diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Perpres tersebut, pemberian perizinan untuk komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu (kuarsa) dan komoditas batuan didelegasikan ke Pemerintah Provinsi.

“Sejak Perpres No. 55 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 11 April, Kementerian ESDM menolak permohonan WIUP komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, khususnya kuarsa. Alasannya, kewenangan itu sudah didelegasikan ke provinsi,” kata Ketua Umum Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI), Ady Indra Pawennari, Minggu (17/4/2022).

Baca Juga :  Tenggelam di Perairan Pelangiran, Masturi Ditemukan Meninggal

Ady tak mempersoalkan penolakan layanan perizinan di Kementerian ESDM itu. Namun, perangkat daerah yang menerima pendelegasian tersebut betul-betul sudah dipersiapkan secara matang sesuai norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Saya tidak bicara semuanya, tapi beberapa provinsi belum memiliki perangkat dalam melaksanakan pendelegasian pemberian perizinan berusaha sesuai norma, standar dan kriteria yang ditetapkan dan sedang dijalankan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Ady menegaskan, jika pendelegasian pemberian perizinan ini diberlakukan tanpa memperhatikan kesiapan perangkat daerah, maka imbasnya akan mengganggu iklim investasi yang sedang didorong untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.

Baca Juga :  Media Center Gugus Tugas Terus Up Date Perkembangan OPD dan PDP di Kabupaten Rohil

“Jadi, jangan samakan ketika peralihan kewenangan dari daerah ke pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020. Ini eranya beda. Dulu, covid-19 belum ada. Sekarang kita butuh kemudahan investasi untuk pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Pria yang pernah bertungkus lumus di dunia jurnalistik ini, berharap pemerintah pusat dapat bermurah hati terhadap dunia investasi, khususnya untuk komoditas kuarsa yang masuk dalam golongan mineral bukan logam jenis tertentu.

“Komoditas kuarsa ini lagi diburu investor sejak keran ekspor produk low iron silica sand dibuka melalui Permendag No. 19 Tahun 2021. Ini kesempatan kita untuk mendulang devisa di tengah situasi ekonomi yang lagi susah akibat pandemi Covid-19,” tambahnya.

Baca Juga :  HIMMAH Gelat Pelatihan Penyelenggara Jenazah Dihadiri Bupati Inhil

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.