Dorong Pembangunan Pasar di Tanjungpinang

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Fathir. (Foto: Istimewa)

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Pasca terjadinya peristiwa robohnya Pelantaran Pasar Ikan KUD Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu, DPRD Tanjungpinang menilai bahwa Pemerintah Kota sudah seharusnya membangun pasar tradisional.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Fathir yang menilai sudah seharusnya pembangunan itu dilakukan tahun depan di kawasan Timur. Melihat anggaran pembangunan saat ini sangat memungkinkan dari pusat.

Menurutnya, Pemko hanya perlu menyediakan lahan dan DED yang bisa diselesaikan di APBD Perubahan tahun 2022 ini.

“Untuk biaya diperkirakan Rp 2 miliar. Ini sangat memungkinkan dan APBD Pemko dinilai sangat mampu. Saya yakin pasar bisa selesai tahun 2023 mendatang. Paling lama di tahun 2024 tentu para pedagang bisa direlokasi sementara,” katanya.

Fathir menjelaskan, bila pasar tradisional itu bisa terbangun, hal tersebut sangat membantu masa depan pedagang dan juga masyarakat secara menyeluruh daripada harus dipaksa menyewa lapak kepihak ke tiga dengan harga yang mahal.

Menurutnya, kondisi harga sewa lapak tersebut sudah tidak wajar. Sebab, sebagian besar pedagang harus meminjam kepada lembaga penyedia jasa perkreditan. Bila demikian tentu sangat memberatkan pedagang.

Jika  para pedagang meminjam Rp.100 juta kepada jasa perkreditan. Maka perlu tiga sampai lima tahun membayarnya. Hal itu sangat memberatkan dan membuat pedagang tidak berkembang secara perekonomian keluarga.

“Ini artinya, omzet mereka hanya membayar cicilan. Jika pun ada untung hanya untuk biaya makan. Ini tentu berat padahal harusnya para pedagang bisa disejahterakan agar anak-anak bisa mengecap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik,” jelasnya.

Sementara, anggota DPRD Tanjungpinang, Ria Ukur Rindu Tondang juga meminta Pemko Tanjungpinang hadir memberikan solusi. Sebagai pasar masyarakat sudah sewajarnya harga kios turut serta di pantau.

“Bila tidak, maka solusinya mencari lahan dan membangun pasar di kawasan Timur yang dikelola Pemko.Ia juga menilai, ini sangat memungkinkan dilaksanakan mengingat biaya pembangunannya bisa dari pusat,” tambahnya.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *