Majelis Hakim Singgung Terkait Kompetensi Yang Dipersoalkan Tergugat I dan II

Suasana persidangan di Pengadilan Negeri Karimun perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). (Foto: Riandi)

KARIMUN, RADARSATU.COM – Gugatan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tergugat Presiden, Kejagung dan Polri telah sampai pada agenda duplik tergugat dan turut tergugat, Rabu (2/3/2022).

Sebelumnya, gugatan perkara perdata ini dilayangkan oleh anak korban atas kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2002 silam di Karimun yang diduga tidak dijalankannya putusan hakim mengenai keterlibatan dua tersangka lain dalam kasus itu.

Dalam hal ini, Majelis hakim Pengadilan Negeri Karimun menyinggung persoalan kompetensi yang disampaikan oleh tergugat I dan II dalam hal ini adalah Kejagung dan Polri.

Baca Juga :  Pengantar Air Galon di Karimun Tega Lecehkan Bocah 4 Tahun

Hakim ketua Medi Rapi Batara Randa mengatakan, majelis akan memberikan jawaban perihal kompetensi yang dimaksud pada agenda putusan sela pekan depan itu.

“Majelis akan menyikapi terkait kompetensi pada putusan sela nanti pada minggu depan Kamis (10/3/2022),” kata Medi.

Medi menegaskan, sidang gugatan PMH ini dipastikan akan digelar dalam setiap pekan sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan aturan waktu yang ada.

“Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa proses ini sebisa mungkin sidang dalam setiap minggu agar mempercepat hingga pada putusan nanti,” kata dia.

Baca Juga :  Indonesia dan Singapura Jalin 3 MoU, Batam Sebagai Digital Bridge Pembangunan

Sementara kuasa hukum penggugat, Hasoloan Siburian mengatakan bahwa persoalan kompetensi itu menurutnya menyangkut dengan kewenangan hakim untuk mengadili permasalahan perkara ini.

“Di dalam jawaban tergugat II dan III, disinggung soal kompetensi artinya kewenangan mengadili perkara ini,” ujarnya.

Hasoloan menganggap, perkara ini bukan merupakan keputusan negara yang memunculkan kerugian. Sehingga tanggapan tergugat II dan III yang menilai bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah keliru.

“Kita beranggapan bahwa ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Karimun. Nanti hakim pasti akan mempelajari daripada jawaban sampai pada duplik mereka ini. Nanti akan dijawab pada agenda putusan sela pekan depan. Itu mengenai kewenangan tadi, karena di situ akan diputus siapa yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.