Iskandarsyah Kritisi 65 Persen APBD Kepri Berasal Dari Pemerintah Pusat

Anggota DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. Foto: ist

TANJUNGPINANG, RADARSATU.COM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) fraksi PKS Iskandarsyah menyoroti laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Kepri tahun 2019 karena struktur pendapatan masih sangat bergantung dengan  Pemerintah Pusat.

Menurut Iskandarsyah, total APBD Kepri 2020 sebesar Rp3,9 triliun, di mana sekitar 65 persen atau Rp2,5 triliun berasal dari dana transfer pusat, kemudian 34 persen atau 1,3 trilun pendapatan asli daerah (PAD), selebihnya 1 persen atau Rp1 miliar bersumber dari pendapatan lainnya yang sah.

“Harapan kami ke depan PAD Kepri menyumbangkan minimal 50 persen ke dalam APBD, sehingga dapat sedikit mengurangi ketergantungan dengan dana pusat,” kata Iskandarsyah saat menyampaikan laporan akhir fraksi-fraksi terhadap LPP APBD Kepri 2019 dalam rapat paripurna di kantor DPRD, Pulau Dompak, Kamis (10/9).

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Iskandarsyah, Pemprov Kepri harus gencar menggali sumber-sumber PAD baru, khususnya dari sektor maritim, seperti retribusi jasa labuh jangkar yang sampai saat ini belum terealisasi.

“Target retribusi labuh jangkar dalam APBD tahun 2020 sekitar Rp60 miliar, tapi sampai sekarang belum nampak hasilnya, ini harus dikejar untuk mendongkrak PAD Kepri,” tuturnya.

Lebih lanjut, bakal calon bupati Kabupaten Karimun ini meminta Pemprov Kepri serius menggarap sektor kelautan dan perikanan, mengingat secara geografis, Kepri terdiri dari 96 persen lautan dan 4 persen daratan.

Lanjut dia, potensi PAD Kepri dari sektor kelautan dan perikanan apabila dikelolal dengan baik bisa mencapai sekitar Rp3 triliun per tahun.

“Bayangkan dengan PAD sebesar itu, Kepri bisa membangun sebanyak-banyak, dan tentunya dapat menyejahterakan  masyarakat,” imbuhnya.

(Mn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *