TANJUNGPINANG. – – Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan terpilih yakni Gubernur Sulawesi Utara, Ali Mazi untuk lebih serius lagi memperjuangkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan.
“Jangan lagi melalui cara-cara biasa, tetapi harus dengan cara-cara yang jeli dan strategis,” kata Isdianto saat menghadiri Musyawarah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2019-2023, di Jakarta, Selasa.
Menurut Isdianto, menjelang anggaran APBN 2021 disusun, Undang-Undang Provinsi Kepulauan harus selesai. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kepulauan bisa ditambah pada tahun anggaran 2021.
Provinsi Kepri, kata sdianto, akan membantu juga dalam setiap peluang yang ada, salah satunya meminta dukungan kepada Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo untuk mendorong DPR RI mengesahkan Undang – Undang Provinsi Kepulauan tersebut
“Saat kunjungan kerja ke Kota Tanjungpinang, Kepri, pekan lalu. Ketua MPR RI berjanji akan menggesa ke Komisi 2 DPR RI mengesahkan Undang – Undang tersebut sebelum Pilkada 2020,” sebutnya.
Ketua BKS terpilih, Ali Mazi berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan tujuh Gubernur Provinsi Kepulauan yang hadir, yaitu
Maluku, Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung (Babel), Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara (Malut).
Dia meminta seluruh gubernur dapat terus membantu dengan sungguh – sungguh sehingga target terlaksana.
“Saya ini hanya koordinator saja, tidak bisa kerja sendiri. Maka itu kita semua harus bekerja keras agar agenda penting terkait Undang – Undang Provinsi Kepulauan ini segera terealisasi,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan adalah organisasi yang memperjuangkan agar Provinsi Kepulauan mendapat porsi Dana Alokasi Khusus (DAU) yang lebih besar dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.
Selama ini, lanjut Ali, indikator penilaian DAU hanya berdasarkan luas daratan, sedangkan luas laut tidak dihitung sehingga DAU Provinsi Kepulauan lebih kecil dari daerah yang luas daratannya.
“Saya juga minta para gubernur lain juga membantu lewat partai politik masing – masing. Jadi semua jalan kita tempuh ” tuturnya.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menyampaikan ada dua hal yang harus dilakukan secepatnya oleh ketua BKS terpilih. Yakni menghadirkan delapan Gubernur Kepulauan untuk hadir menghadap Prisiden Joko Widodo dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
(Mn)
