Legislator Asal PKS Minta BKD se-Kepri Izinkan ASN Pria Cuti Jika Istri Melahirkan

Anggota DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. Foto: ist
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. Foto: ist

TANJUNGPINANG, – – Ketua Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah menginginkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Kepri memberikan Izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang istrinya melahirkan.

“Kita berharap BKD se Kepri bisa memberikan cuti kepada ASN pria yang istrinya melahirkan diberikan cuti, hal ini diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017,” kata Iskandarsyah.

Dalam lampiran Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 poin IIE Nomor 3 disebutkan, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

“Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi poin IIE Nomor 6 Lampiran Perka BKN itu.

“Beragam kajian ilmiah, istri sangat memerlukan dukungan suami pasca melahirkan secara psikis kehadiran suami pasca melahirkan sangat membantu kondisi seorang istri. Kendati demikian, Pemda di Kepri juga harus membuat sistem bagaimana cuti tidak mengurangi juga persoalan pelayanan publik,” tutup Iskandarsyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan, kebijakan pemberian cuti bagi PNS laki-laki untuk mendampingi istrinya melahirkan itu merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah pada pengarusutamaan gender dengan memberikan kesempatan sama kepada PNS laki-laki dan wanita dalam mengurus keluarga.

“Dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 disebutkan CAP bagi PNS laki-laki yang mendampingi istri bersalin tersebut tidak memotong cuti tahunan dan selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS,” ujar Moh. Ridwan, seperti dilansir Setkab.go.id.

Penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

Diakui Kepala Biro Humas BKN itu, bahwa secara umum pemberian cuti melahirkan bagi pekerja laki-laki di Indonesia belum diatur dalam aturan khusus, dan jikapun terdapat perusahaan swasta yang memberlakukan kebijakan tersebut, jangka waktu cuti yang diberikan beragam.

“Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat (4) huruf e diatur bahwa pekerja laki-laki di Indonesia memperoleh hak cuti mendampingi istri melahirkan hanya selama 2 (dua) hari,” ungkap Ridwan.

Sementara itu kebijakan cuti melahirkan bagi PNS laki-laki melalui CAP yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 disebutkan bahwa lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan. (AO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *