TANJUNGPINANG, – – Terkait belum meratanya penerapan Kartu Identitas Anak di Provinsi Kepri secara merata di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pembangunan Desa Provinsi Kepri, Sardison mengatakan ada beberapa penyebab belum meratanya penerapan KIA tersebut.
“Salah satunya karena untuk penerapan KIA ini, setiap kabupaten/kota harus memenuhi syarat dari Kementrian Disduk Capil, yakni harus memenuhi 86 persen cakupan Akte Kelahiran di Kabupaten Kota tersebut,” ungkap Sardison di Tanjungpinang, Rabu (14/3).
Dikatakan Sardison, Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil akan menjadikan menerapkan KIA pada kabupaten/kota yang memenuhi syarat cakupan tersebut.
“Namun tidak menutup kemungkinan untuk kabupaten kota lainnya yang masih belum memenuhi syarat cakupan Akte Kelahiran tersebut untuk menerapkan secara pribadi,” jelas Sardison.
Seperti kota Batam, lanjut Sardison tidak dijadikan pilot projek penerapan KIA karena angka cakupan Akte Kelahiran hanya sekitar 65 persen, namun hingga saat ini secara pribadi kota Batam menerapkannya sendiri.
“Hal ini karena pentingnya KIA ini dimiliki anak-anak usia 0 hingga 16 tahun sebagai kartu identitas diri untuk berbagai keperluan administrasi,” tegas Sardison.
Lanjut Sardison, untuk kemudahan pengurusan masuk sekolah, pengurusan buku tabungan anak, berangkat menggunakan pesawat atau tiketing dan berbagai manfaat lainnya.
Selain itu, keterbatasan kabupaten/kota juga menjadi salah satu penyebab KIA ini belum dapat diterapkan secara merata.
“Namun begitu, kami tetap menghimbau kepada masyarakat Kepri di seluruh Kabupaten Kota Se Kepri jika merasa dan ingin memiliki KIA ini dapat mengurusnya di tingkat kelurahan setempat dan itu akan kami layani,” tegas Sardison.(H/R)
