TANJUNGPINANG, RADARSATU.com – -Sebagai ibukota Provinsi, Tanjungpinang harus mampu mensejajarkan dengan kabupaten/kota yang ada. Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi Kepri harus memiliki harapan yang besar. Selain pusat pemerintahan, Kota Tanjungpinang juga sebagai pusat budaya yang perlu diperhitungkan, karena harus disinergikan dengan visi misi daerah dan diprioritaskan pada OPD.
Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza Kamis(8/3/2018). Dia mengatakan, Tanjungpinang memiliki RPJMD yang harus dicapai dari 3 sektor, seperti pusat pendidikan, budaya dan sektor jasa.
“Itu yang harus dicapai pemerintah Tanjungpinang,” kata Raja Ariza di Tanjungpinang.
Diketahui, 262 usulan prioritas akan dibicarakan di musrenbang tingkat Kota Tanjungpinang, usulan yang dibicarakan tersebut merupakan hasil seleksi dari musrenbang Kelurahan/Kecamatan. Dari total prioritas tersebut terbagi dalam tiga bidang yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Kota Tanjungpinang 2019, diantaranya bidang infrastruktur terdapat 113 usulan kegiatan, bidang sosial pemerintahan 73 usulan dan bidang ekonomi 76 usulan kegiatan.
Dalam pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang.
Raja Ariza menyampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang yang terbesar berasal dari pajak dan retribusi, seperti pajak hotel, restoran, kendaraan, parkir dan sektor usaha lainnya.
“Harus mensejajarkan dengan yang lain, untuk menjadi rujukan pusat pemerintahan dan sebagai percontohan yang baik, dan banyak di wilayah Tanjungpinang ini sudah berskala dunia, tinggal dibenahi saja agar dapat menarik,” ucapnya.
Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Surjadi mengatakan kegiatan Forum OPD ini bertujuan untuk memprioritaskan kegiatan pembangunan daerah. Pelaksanaan ini untuk bersama menetapkan kegiatan prioritas OPD, menyesuaikan prioritas rencana kerja dengan plafon atau pagu dana serta mengidentifikasi keefektifan.
“Berbagai regulasi dan juga memperlancar penyusunan perencanaan operasional anggaran yang ada di Kota Tanjungpinang,” ucapnya.
Surjadi juga menyampaikan terkait pelaksanaan Forum OPD ini merupakan bagian dari rangkaian atau siklus perencanaan daerah yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang secara berjenjang.
“Kita sudah melaksanakan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, forum OPD ini dan akan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kota Tanjungpinang yang akan dilaksanakan pada 19-21 Maret mendatang,” ujarnya.
Forum OPD ini merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas hasil Musrenbang kelurahan, kecamatan dan antar OPD sebagai upaya mengisi rencana kerja. Kegiatan ini memprioritaskan pada fungsi pelayanan dasar pemerintahan seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana dan dukungan ekonomi masyarakat serta prioritas program pembangunan daerah. (***)
