TANJUNGPINANG, RADARSATU.com – -Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan yang dilakukan segala muaranya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus memberi dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kita syukuri tiap amanah yang diberikan dengan menjadikannya sebagai ladang pengabdian,” kata Nurdin pada rapat pembahasan susunan organisasi dan tata laksana badan pengusahaan bintan dan tanjungpinang.
Nurdin ingin pembahasan berjalan dengan baik. Dia menegaskan agar tidak memunculkan polemik-polemik terkait struktur tata laksama ini. Semua harus saling mendukung untuk kemajuan daerah.
“Jangan pula karena ada seperti ini kita bising. Jangan karena kekuasaan semua menjadi ribut. Ingat semuanya untuk rakyat,” kata Nurdin.
Dalam pertemuan itu, secara struktur semua sudah selesai. Nurdin segera mengkomunikasikan struktur tersebut dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Hadir dalam pertemuan itu Bupati Bintan Apri Sujadi, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Deputi 6 Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Asdep KemenPAN RB Astori.
Dalam pertemuan itu disepakati pengelolaan kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) wilayah Bintan dan Tanjungpinang menyatu dengan nama BP Bintan.
Untuk membahas masalah teknis, mulai dari kantor pusat bersama di wilayah Pulau Dompak, kemudian juga yang paling penting lainnya adalah soal pembagian wilayah, ke depan wilayah ini menurutnya, misalnya Tanjungpinang akan disederhanakan akan dipimpin oleh satuan kerja (Satker). Seperti contoh misalnya, BP Bintan kawasan Tanjungpinang dipimpin satker Tanjungpinang, BP Bintan kawasan Bintan.
Red
