Tanjungpinang, Radarsatu.com – – Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menilai Gubernur Kepri Nurdin Basirun seperti tidak ingin memiliki seorang Wakil Gubernur untuk mendampinginya membantu menjalankan roda pemerintahan.
“Bagaimana bisa tidak ada wakil Gubernur Kepri ? bahkan surat kita untuk presiden tembusan ke Gubernur Kepri sampai sekarang tidak ada balasannya oleh Gubernur,” kata Jumaga Nadeak diruangnya, Senin (05/03/2018).
Hak interpelasi pun rencananya akan di gunakan DPRD Kepri untuk menyelesaikan persoalan Wagub Kepri. Jumaga meminta, Gubernur Kepri agar tidak mengecewakan lembaga DPRD Kepri dan masyarakat Kepri.
DPRD Kepri bahkan melihat tidak adanya usaha Gubernur untuk meempercepat proses wagub di Kementerian dalam negeri. DPRD merasa tidak puas atas paripurna yang menghasilkan Isdianto menjadi Wakil Gubernur karena seperti tidak ada realisasinya oleh Gubernur Kepri.
Fraksi PDI Perjuangan Ruslan Kasbulatov juga sangat menyayangkan sikap Gubernur Kepri yang disampaikan Ketua DPRD Kepri bahwa seperti tidak ingin memiliki wagub kepri. Bahkan, seperti yang diinformasikan media, kata Ruslan, Gubernur Kepri terindikasi mengintervensi pengadilan itu sangat luar biasa.
“Jika seperti ini tidak menutup kemungkinan Fraksi PDI Perjuangan akan menjalankan hak-hak nya seperti hak interpelasi,” ucapnya.
Sedangkan, Fraksi Demokrat DPRD Kepri, Hotman Hutapea merasa partainya sangat dirugikan selaku partai pengusung. Dirinya berharap Gubernur dapat mengeluarkan statemen atau tindakan nyata persoalan Wakil Gubernur Kepri.
“Maunya apa ? kalau memang tidak mau ada wakil tanyakan ke Mendagri biar diberitahu gimana hukumnya mengenai ini,” tanya Hotman.
Kemudian dari fraksi Golkar, Taba Iskandar juga melihat dari kondisi saat ini, dirinya menyarankan DPRD hendaknya melakukan hak hak nya melalui forum resmi sehingga hak pendapat dan hak bertanya dapat dilakukan secara terang-terangan bersama Gubernur Kepri.
“Ada sinyal ,bahwa gubernur seperti tidak ada keinginan memiliki wakil gubernur, secara nyata upaya pengisian wagub pun tidak dilakukan gubernur,” kata Taba. (Tim)
